Jakarta, FORTUNE – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan indeks literasi keuangan Indonesia mencapai 69,57 persen pada 2026, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 66,64 persen.
Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 yang digelar OJK bersama Badan Pusat Statistik (BPS) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini sekaligus melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Capaian indeks literasi 69,57 persen tersebut telah melewati target RPJMN 2025–2029 yang ditetapkan pemerintah sebesar 69,35 persen. Sementara itu, indeks inklusi keuangan berada pada level 93,61 persen, melampaui target RPJMN yang dipatok 93 persen.
Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK, menyatakan data ini menjadi bukti akan kian kuatnya pemahaman keuangan masyarakat. Kelompok usia produktif 26–35 tahun menjadi kelompok dengan tingkat literasi keuangan tertinggi yang mencapai 78,7 persen.
Kendati demikian, angka literasi secara nasional ini masih lebih rendah ketimbang indeks inklusi keuangan. Kondisi tersebut mencerminkan masih banyak masyarakat yang telah menggunakan layanan atau produk keuangan, tetapi belum memahaminya secara mendalam.
Guna mengatasi celah tersebut, dia menyoroti pentingnya pendekatan edukasi yang terukur. Untuk generasi muda, intervensi harus dilakukan sebelum mereka menjadi pengguna aktif produk keuangan. Sementara bagi kelompok usia lanjut, pendekatannya disesuaikan agar makin sederhana, aman, dan relevan dengan kebutuhan mereka.
Kiki menambahkan, capaian Indonesia ini juga tergolong tinggi jika dibandingkan dengan standar negara-negara OECD yang mencatatkan indeks literasi pada kisaran 63 persen berdasarkan data tahun sebelumnya.
Dari sisi penyelenggaraan, Kepala BPS Indonesia, Amalia Adininggar Widyasanti, mengungkapkan SNLIK 2026 melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi dan 514 kota/kabupaten.
Pengumpulan data berlangsung pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka langsung dibantu sistem Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI). Ukuran sampel yang besar ini memungkinkan penyajian indikator terpilah berdasarkan wilayah perkotaan dan perdesaan.
Berdasarkan pemetaan wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi di Indonesia, yakni mencapai 84,01 persen, sekaligus menorehkan indeks inklusi keuangan tertinggi sebesar 99,74 persen.
Sebaliknya, tingkat literasi dan inklusi keuangan terendah berada di Provinsi Papua Pegunungan, masing-masing di level 17,55 persen dan 71,38 persen.