Jakarta, FORTUNE – BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) menyiapkan strategi alokasi aset guna mengantisipasi volatilitas Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) serta wacana Morgan Stanley Capital International (MSCI) merevisi status bursa Indonesia. Upaya ini bertujuan menjaga imbal hasil dana peserta yang dikelola perusahaan.
Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Erfan Kurniawan, menyatakan prioritas institusinya adalah keamanan dana peserta. Hingga September 2026, total dana kelolaan BPJS-TK mencapai Rp946,6 triliun atau setara dengan pertumbuhan 9,57 persen (YoY).
“BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan pendekatan alokasi aset yang antisipatif untuk merespons meningkatnya volatilitas pasar saham,” kata Erfan di Jakarta, Jumat (23/10). Ia menyebutkan, kebijakan tersebut mencakup penguatan porsi instrumen pendapatan tetap, terutama Surat Berharga Negara (SBN) dan deposito.
Porsi investasi BPJS-TK saat ini didominasi instrumen pendapatan tetap dengan SBN sebagai jangkar. Portofolio lainnya meliputi deposito, surat berharga Bank Indonesia, saham, reksadana, serta investasi langsung pada sektor properti dan perusahaan penyertaan.
Untuk porsi saham, BPJS-TK menyeleksi emiten secara ketat dengan mempertimbangkan fundamental, likuiditas, free float, risiko per saham, dan tata kelola. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), BPJS-TK mengoleksi 39 saham blue chip di sektor perbankan, telekomunikasi, konsumer, energi, dan infrastruktur untuk Program Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun.
“Setiap keputusan investasi tetap didasarkan pada strategi pengelolaan dana jangka panjang dan kepentingan peserta, dengan strategi dynamic asset allocation yang mempertimbangkan profil liabilitas peserta dan kondisi pasar modal Indonesia,” ujar Erfan.
Berdasarkan laporan keuangan, BPJS-TK mencatat penerimaan iuran Rp113,5 triliun dengan pembayaran manfaat klaim Rp68,24 triliun. Adapun pada 2026, perusahaan menargetkan penerimaan iuran mencapai Rp118 triliun dengan proyeksi pembayaran klaim Rp78,4 triliun.