Kementerian BUMN Usulkan Penambahan PMN ke 10 BUMN
Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengusulkan penambahan penyertaan modal negara (PMN) kepada 10 BUMN dengan nilai Rp73,26 triliun pada 2023.
Hal tersebut disampaikan Tiko panggilan akrab Kartika pada saat rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengenai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023.
"Tambahan permodalan dibutuhkan untuk meningkatkan kapasitas maupun meng-cover klaim ratio yang tinggi karena Covid," kata Tiko melalui konfrensi video di Jakarta, Selasa (7/6).
Usulan penambahan PMN tersebut terdiri dari PMN tunai senilai Rp69,82 triliun dan PMN nontunai senilai Rp3,44 triliun.
<p>Hutama Karya dapat porsi terbesar suntikan PMN.</p>
PMN tunai tersebut lanjut Tiko akan disuntikan paling besar ke PT Hutama Karya (Persero) (HK) senilai Rp30,56 triliun. Menyusul terbesar ke dua ialah PT PLN (Persero) senilai Rp10 triliun, Holding Pariwisata atau InJourney Rp9,5 triliun, IFG sebesar Rp6 triliun.
Lalu BUMN lain yang menerima PMN ialah PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar Rp4,1 triliun, Defend ID atau Holding BUMN Pertahanan senilai Rp3 triliun, Indonesia Re senilai Rp3 triliun, ID Food atau Holding BUMN Pangan senilai Rp2 triliun, Perum Damri Rp870 miliar dan Airnav Indonesia sebesar Rp790 miliar.
<p>PMN nontunai paling besar diarahkan untuk ID Food </p>
Sementara itu, untuk PMN nontunai diarahkan paling besar untuk ID Food senilai Rp2,60 triliun. Lalu PMN non tunai juga diarahkan untuk perusahaan Defend ID sebesar Rp838 miliar.
"PMN nontunai ini untuk pengembangan usaha dalam memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan," kata Tiko.
PMN nontunai lanjut Tiko, merupakan konversi Penyertaan Modal yang Berasal dari Piutang Negara (SLA/RDI) dan aset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.
