7 Program BI Kendalikan Inflasi jelang Ramadan
Jakarta, FORTUNE - Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) meluncurkan penguatan 7 program unggulan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP). Program unggulan ini disusun mengacu pada peta jalan pengendalian inflasi 2022-2024 dan strategi pengendalian inflasi GNPIP 2023. Program ini juga mengedepankan upaya stabilitas harga yang bersifat struktural, forward looking, dan berbasis digital untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.
Tujuh program unggulan tersebut terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar murah, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut dan peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan.
Selain itu dilakukan juga penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) diantaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Strategi jaga inflasi jelang Ramadan
Gubernur BI Perry Warjiyo menekankan, penguatan program tersebut diharapkan menjadi akselerator langkah bersama untuk mengendalikan tekanan inflasi pangan.
Apalagi, masyarakat bersiap untuk menyambut Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) bulan suci Ramadan dan Lebaran. Untuk itu, Pemerintah juga mendorong produksi, serta mendukung ketahanan pangan nasional yang akan mendorong terjaganya daya beli, serta pemulihan ekonomi nasional.
"Dalam jangka pendek, guna memastikan terkendalinya inflasi menjelang periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memberikan dukungan dalam menjaga terkendalinya inflasi volatile foods (VF) dan ekspektasi inflasi melalui penguatan dukungan fasilitasi pasar murah," kata Perry melalui keterangan resmi di Jakarta, Senin (6/3).
Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyatakan, dalam memitigasi transmisi dari kenaikan harga komoditas global maupun risiko domestik, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun Bank Indonesia dalam wadah TPIP-TPID harus terus melakukan berbagai extra effort untuk menjaga pencapaian inflasi tetap terkendali
"Untuk memitigasi potensi peningkatan harga pangan dan tarif angkutan memasuki bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023, beberapa program akan dilakukan diantaranya pemantauan harga kebutuhan bahan pokok, mengoptimalkan pelaksanaan operasi pasar/bazar pasar murah untuk komoditas pangan strategis," kata Airlangga.
Jaga ketahanan pangan antardaerah
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Amir Uskara mengajak seluruh komponen TPID untuk bekerjasama mendorong implementasi GNPIP guna mengendalikan inflasi pangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Hal tersebut telah diterapkan di Sulawesi Selatan. Bahkan, peran strategis Sulawesi Selatan sebagai salah satu lumbung padi nasional yang berkontribusi sebesar 25 persen dari pasokan nasional.
"Ini harus memotivasi daerah lainnya untuk memperkuat ketahanan pangan strategis daerahnya masing-masing," kata Amir.
Ke depan, daerah-daerah sentra produksi perlu bersinergi dan memperluas kerjasama antardaerah (KAD) agar berkontribusi dalam penciptaan stabilitas harga secara regional maupun nasional.
Beberapa program unggulan GNPIP yang diimplementasikan di Sulawesi Selatan diantaranya berupa perluasan KAD, kerja sama antara platform digital farming dengan gapoktan, optimalisasi jalur distribusi “Sipeppa" yang diperluas melalui kerja sama antara Bulog dengan Toko Ritel Modern Nasional, serta dukungan pembiayaan KUR Saprotan dan bantuan pemberian 100.000 bibit cabai Katokkon.
