Bank BSN Buka Akses KPR bagi Pekerja Informal Lewat Skema Menabung

Jakarta, FORTUNE - PT Bank Syariah Nasional (Bank BSN) menghadirkan program BSN Siap KPR pada Jumat, 24 Juli 2026.sebagai upaya memperluas akses pembiayaan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya pekerja di sektor informal. Melalui program ini, perseroan mendorong calon debitur membangun rekam jejak keuangan lewat kebiasaan menabung sebelum mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR).

Direktur Utama Bank BSN, Alex Sofjan Noor, mengatakan perseroan memperoleh alokasi penyaluran KPR subsidi sebanyak 73.700 unit pada 2026. Jumlah tersebut meningkat sekitar 34,8 persen dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang mencapai 54.700 unit.

“Sektor perumahan merupakan salah satu kekuatan dan identitas utama BSN. Kuota 73.700 unit tahun ini menunjukkan besarnya tanggung jawab sekaligus kepercayaan yang diberikan kepada BSN untuk mendukung program perumahan nasional,” ujar Alex dalam keteranngannya, dikutip Selasa (28/7).

Menurut Alex, kendala utama yang dihadapi banyak pekerja informal dalam memperoleh KPR bukan semata-mata kemampuan membayar cicilan, melainkan belum tersedianya rekam jejak transaksi keuangan yang memadai untuk memenuhi penilaian kelayakan kredit dari perbankan. Oleh karena itu, melalui BSN Siap KPR, calon nasabah didorong menabung secara berkala selama tiga hingga enam bulan melalui aplikasi digital Bank BSN. Langkah tersebut diharapkan dapat membentuk histori transaksi perbankan sekaligus meningkatkan literasi keuangan masyarakat.

Hingga akhir 2026, Bank BSN menargetkan program tersebut dapat menjangkau sekitar 1.000 calon debitur yang berasal dari jaringan pengembang perumahan mitra perseroan.

Selain menyasar pekerja informal, strategi ini juga ditujukan untuk memperluas inklusi keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum banyak memanfaatkan layanan perbankan. Hingga Juni 2026, realisasi penyaluran KPR Bank BSN telah mencapai sekitar 82 persen dari target yang ditetapkan sepanjang tahun.

Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Sri Hartati menilai skema tersebut dapat menjadi solusi untuk memperluas akses pembiayaan rumah di tengah backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai 9,97 juta rumah tangga berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

“Masyarakat pekerja informal diberikan kesempatan untuk menabung dulu, sehingga dari sisi perbankan dapat memastikan kualitas kredit terjaga dan memitigasi risiko kredit bermasalah (NPL). Ini terobosan yang sangat baik agar pekerja informal betul-betul bisa kita dorong mendapatkan akses rumah subsidi,” kata Sri.

Ia menambahkan, target penyaluran KPR rumah tapak subsidi Bank BSN pada 2026 mencapai 69.636 unit. Hingga pertengahan Juli 2026, realisasinya telah mencapai 29.309 unit atau sekitar 42,09 persen dari target tersebut.

Sementara itu, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengatakan pemerintah terus menyempurnakan kebijakan untuk mengatasi berbagai hambatan di sektor perumahan, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Salah satunya melalui kebijakan yang tidak lagi menjadikan catatan pinjaman hingga Rp1 juta pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebagai penghambat pengajuan KPR subsidi.

“Kemitraan dengan Bank BSN terus kita optimalkan. Dari sisi regulasi, masalah SLIK pinjaman kecil sudah teratasi. Selanjutnya, kami bersama Kementerian PKP juga sedang menggodok skema KPR rumah susun perkotaan dengan tenor hingga 40 tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendapatan di bawah Rp4 juta,” ujar Heru.

Ke depan, kolaborasi antara pemerintah dan perbankan diharapkan semakin memperluas kesempatan pekerja sektor informal untuk memiliki rumah melalui skema pembiayaan yang lebih inklusif, sekaligus menjaga kualitas kredit agar tetap sehat.