Pelaporan PPS Capai Rp10 T, Sri Mulyani Minta Tax Amnesty Dimanfaatkan

Sri Mulyani menjelaskan, kebijakan PPS yang dikeluarkan Pemerintah terbagi menjadi dua, yakni PPS kebijakan I dan kebijakan II.

Untuk yang pertama, ditujukan bagi WP yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh sebelum Desember 2015. "Ini adalah kesempatan bagi WP yang belum mengikuti tax amnesty pertama," kata mantan Direktur Eksekutif Bank Dunia itu. 

Kebijakan I meliputi pengenaan tarif PPh Final 11 persen bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 8 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, dan 6 persen bagi harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri serta diinvestasikan dalam Surat Berharga Negara (SBN) atau hilirisasi Sumber Daya Alam/Energi Terbarukan.

Selanjutnya, PPS kebijakan II diperuntukkan bagi WP yang belum mengungkapkan harta yang diperoleh dari 2016 sampai dengan 2020 dalam SPT Tahunan 2020. Ada pun pengenaan tarif PPh Final yaitu 18 persen bagi harta di luar negeri yang tidak direpatriasi, 14 persen harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta 12 persen harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/Energi Terbarukan.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo, menyampaikan bahwa seluruh PPS akan dilaksanakan secara online. Hal ini untuk memudahkan pelayanan kepada para WP dalam mengungkapkan hartanya dan kewajiban pajaknya.

Suryo mengatakan bahwa pihaknya menyediakan helpdesk PPS yang tersedia di seluruh unit vertikal DJP, baik secara online dan offline–nomor WA 081 1561 5008 dan Kring Pajak 1500-008. Selain itu, ada juga live chat di laman resmi DJP, email, serta media sosial Twitter.