Jakarta, FORTUNE - Batalnya wacana pemindahan pengelolaan gaji atau payroll Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) direspons positif oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (BJTM) atau Bank Jatim.
Direktur Keuangan dan Tresuri Bank Jatim, RM Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan pengelolaan gaji merupakan salah satu sumber likuiditas bank, sehingga keputusan sepihak dapat membatasi ruang pertumbuhan bank daerah.
"Kalau semua horizontal terkonsentrasi sentralisasi ke himbara ini aspek desentralisasinya juga akan tidak tumbuh. Daerah ini perlu juga pertumbuhan yang diakselerasi," ujar Wahyu dalam Public Expose yang dilakukan secara daring di Jakarta, dikutip Jumat (11/9).
Menurut Wahyu, BPD memiliki jaringan lebih luas di daerah dan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan intermediasi. Karena itu, ketersediaan likuiditas dinilai penting agar BPD dapat menyalurkan kredit secara optimal.
Selain itu, Wahyu juga menekankan bahwa peralihan ini bukan hanya akan berdampak pada bank Jatim namun keseluruhan bank daerah di Indonesia.
"Makanya kemarin sudah tepat Pak Menteri Purbaya menyampaikan bahwa Ini tidak akan terjadi bahwa. [Payroll] ASN ini tetap pengelolaannya dalam BPD," lanjutnya.
Bank Jatim saat ini mengelola payroll milik 419.053 ASN. Jumlah tersebut merupakan mayoritas payroll ASN di Jawa Timur dan terus bertambah seiring dengan penambahan formasi ASN. Pada tahun ini, jumlah payroll yang dikelola Bank Jatim tumbuh 4,72 persen.
Di sisi lain, Bank Jatim mulai memperluas bisnis agar tidak hanya bergantung pada segmen ASN. Perseroan juga menyasar nasabah perorangan dan segmen komersial melalui pengembangan layanan transaksi perbankan.
"Kami bercita-cita menjadi suatu bank yang bisa menjadi transaksional banking bagu deposan-deposan. Sehingga fitur-fitur yang telah kami kembangkan, harapannya di sektor-sektor perorangan maupun di komersial Itu juga akan tumbuh," pungkas dia.