Riset: UMKM Sudah Melek Keuangan, tapi Belum Cakap Digital
Jakarta, FORTUNE – PT Amartha Mikro Fintek (Amartha), perusahaan teknologi finansial (financial technology/fintech) bersama Katadata Insight Center (KIC), merilis hasil survei mengenai kondisi UMKM dalam menggunakan produk keuangan maupun adopsi layanan digital. Hasil laporan menunjukkan usaha kecil Indonesia pada dasarnya sudah melek akan keuangan, namun belum cakap digital dalam mengembangkan usahanya.
Dalam laporan bertajuk The Indonesia Grassroot Entrepreneur Report, pelaku usaha mikro dan ultra mikro sudah memiliki tingkat inklusi keuangan yang baik, dengan skor 84,33, berdasarkan Amartha Prosperity Index.
Meski demikian, tak banyak UMKM yang sudah memanfaatkan ranah daring untuk mengembangkan usaha mereka. Situasi ini tampak dari skor pada dimensi adopsi produk digital yang hanya sebesar 22,55.
“Jadi penggunaan teknologi masih sebatas pada keperluan komunikasi harian atau hiburan saja,” kata Aria Widyanto, Chief Risk & Sustainability Officer Amartha, dalam keterangan kepada media, dikutip Senin (18/4).
Sebagai catatan, Amartha Prosperity Index merupakan indeks yang disusun untuk memahami perilaku UMKM dalam ranah finansial dan digital. Indeks tersebut terbagi menjadi tiga kategori utama yang mengukur kesejahteraan berdasarkan tingkat inklusi keuangan, penggunaan produk finansial tingkat lanjutan, dan adopsi digita..
Survei tersebut menyasar 402 orang pelaku usaha mikro dan ultra mikro yang tersebar di sejumlah wilayah, di antaranya: Bodetabek, Jawa Tengah, Yogyakarta, Lampung, Sumatera Selatan, dan Sulawesi Selatan. Jajak pendapat ini dilakukan November tahun lalu.
Keterampilan digital
Berdasarkan kajian dari Amartha dan KIC, sebanyak 97 persen pelaku usaha mikro dan ultra mikro sudah memiliki perangkat, akses internet, dan media sosial. Akan tetapi, penggunaan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar masih sangat rendah dengan skor hanya 20,50.
Dalam soal pemanfaatan produk keuangan untuk tingkat lanjutan diperoleh skor mencapai 29,97. Dalam arti lain, UMKM sudah terinklusi oleh produk keuangan, namun pemanfaatannya hanya sebatas transaksi umum, dan belum dimaksimalkan untuk mengembangkan usaha.
Survei sama menyebut 92 persen pelaku usaha mikro dan ultra mikro memulai usaha mereka dari modal pribadi. Sedangkan, hanya 34 persen yang memanfaatkan pinjaman dari perbankan. Lalu, hanya 2,7 persen pelaku usaha yang beroleh modal dari fintech.
“Alasan utamanya adalah, pelaku UMKM khawatir tidak sanggup membayar pinjamannya, sehingga lebih memilih tabungan pribadi saja,” ujarnya. Di sisi lain, kondisi tersebut menjadi peluang besar bagi perseroan lantaran masih banyak UMKM yang belum terlayani akses permodalan.
Amartha menyebut secara aktif menggelar edukasi literasi keuangan dan digital untuk mitranya. Lebih dari 103 ribu mitra telah mengikuti pelatihan literasi keuangan, dan 45 ribu mitra memperoleh edukasi kewirausahaan. Dampaknya, lebih dari 25 persen mitra diklaim sudah membiasakan diri untuk melakukan pencatatan keuangan.
Sementara itu, Research Manager KIC, Vivi Zabkie, mengatakan alasan utama skor pemanfaatan kanal digital sedemikian karena UMKM belum memiliki keterampilan yang memadai. “Oleh sebab itu, butuh pendampingan atau edukasi lebih lanjut agar kemajuan teknologi ini diimbangi dengan kecakapan penggunanya," ujarnya.
Target pemerintah
Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan harapannya akan tahun ini minimal 20 juta pelaku UMKM terintegrasi dalam ekosistem daring, seperti platform e-commerce maupun lokapasar. Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha.
“Ini (diharapkan) meningkat 24 juta di tahun 2023, dan 30 juta di tahun 2024. Kalau semua bekerja keras, memiliki keinginan yang sama untuk mencapai target yang kita tentukan, mudah-mudahan kita semuanya busa melakukan,” kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transformasi Digital dan Pendataan Lengkap Koperasi dan UMKM, Senin (28/3).
Jokowi menyoroti masih banyak kendala yang harus diperbaiki di sektor UMKM, baik produk, sumber daya manusia (SDM), maupun strategi pemasaran. Karenanya, perlu pembenahan mulai dari hulu sampai hilir.
Pemerintah pun merilis Perpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan nasional 2021-2024, kata presiden Jokowi. Dia menginginkan agar ekosistem kewirausahaan nasional makin baik dan dapat mendorong lebih banyak lagi kehadiran wirausaha-wirausaha muda yang baru, kratif, dan produktif.
Survei Katadata Insight Center (KIC) berjudul Digitalisasi UMKM di Tengah Pandemi COVID-19 juga menunjukkan upaya UMKM dalam mengoperasikan bisnis di ranah daring. Survei ini dilakukan terhadap 206 UMKM di Jabodetabek, Juni 2020.
Menurut KIC, 80,6 persen responden mengaku internet membantunya dalam menjalankan usaha di masa pagebluk. Meski demikian, terdapat sejumlah tantangan dalam melaksanakan usaha menggunakan teknologi digital: konsumen belum mampu menggunakan internet (34 persen), kurangnya pengetahuan menjalankan usaha daring (23,8 persen), dan tenaga kerja tidak siap (19,9 persen)
