Siklus dan Penyusunan APBN di Indonesia, Siapa Saja yang Terlibat?

Melansir laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan terdapat beberapa prinsip dalam penyusunan APBN.

Berdasarkan aspek pendapatan

1. Terdapat tiga prinsip, yaitu: Intensifikasi penerimaan anggaran dalam jumlah dan kecepatan penyetoran.
2. Intensifikasi penagihan dan pemungutan piutang negara. 
3. Penuntutan ganti rugi atas kerugian yang diderita negara dan penuntutan denda.

Berdasarkan aspek pengeluaran

1. Hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan 
2. Terarah terkendali, sesuai dengan rencana kegiatan
3. Semaksimal mungkin menggunakan hasil produksi dalam negeri dengan memperhatikan potensi nasional.

Berdasarkan asas

1. Kemandirian.
2. Penghematan atau peningkatan efisiensi dan produktivitas.
3. Penajaman prioritas pembangunan Menitik beratkan pada asas dan undang-undang negara.

Dilansir dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, siklus APBN sebagai wujud dari suatu pengelolaan APBN. Maka keseluruhan kegiatan pengelolaan APBN akan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

Rangkaian dari pengelolaan APBN selanjutnya disebut sebagai siklus APBN.

Satu siklus APBN terdiri dari: 

1. Pembicaraan pendahuluan (termasuk penyusunan rencana kerja) 
2. Pembahasan dan penetapan RAPBN 
3. Pembahasan Laporan Semester I dan Prognosis enam bulan berikutnya 
4. Pembahasan RUU tentang perubahan APBN tahun berjalan
5. Pembahasan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN

Dalam siklus APBN mengandung kegiatan, hasil, dan waktu. Unsur kegiatan adalah mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawabannya.

Berikut ini rangkaian kegiatan dalam siklus APBN.

1. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja yang disusun oleh kementerian atau lembaga (KL)
2. Kementerian keuangan dan kementerian perencanaan mengeluarkan surat edaran Pagu Sementara. 
3. Kementerian atau lembaga menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) KL
4. Pembahasan RKA-KL antara DPR dengan Pemerintah
5. Kementerian Keuangan menyusun lampiran RAPBN
6. Presiden menyampaikan Nota Keuangan dan RUU APBN dan lampiran kepada DPR
7. DPD memberikan pertimbangan atas RUU APBN
8. DPR melakukan pembahasan dan penetapan RUU APBN dengan pemerintah
9. Kementerian Keuangan mempersiapkan Rancangan Keppres tentang Rincian APBN
10. Presiden mengeluarkan Keppres tentang rincian APBN
11. Kementerian Negara atau lembaga mempersiapkan Konsep Dokumen Pelaksanaan Anggaran
12. Kementerian Keuangan mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran 
13. Kementerian Negara atau lembaga melaksanakan APBN berdasarkan Dokumen Pelaksanaan
14. Pemerintah menyampaikan Laporan Semester I ke DPR
15. DPR dan pemerintah melakukan pembahasan dan penetapan UU APBN Perubahan
16. Pemeriksaan APBN oleh BPK dan menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD
17. DPR melakukan pembahasan dan penetapan UU Pertanggungjawaban APBN

Dalam rangkaian pengelolaan APBN, ditetapkan dalam bentuk undang-undang. Dengan demikian, dihasilkan tiga jenis undang-undang yang saling berkaitan, yaitu UU APBN, UU APBN Perubahan, dan UU Perhitungan Anggaran Negara

Demikian penjelasan mengenai penyusunan APBN dan siklus APBN di Indonesia. APBN disusun berdasarkan siklus anggaran (budget cycle). Siklus APBN adalah masa atau jangka waktu mulai anggaran negara disusun sampai dengan saat perhitungan anggaran disahkan dengan undang-undang.