BI: Transaksi Tanpa Dolar AS via LCT Melonjak 309 Persen

Bank sentral menilai diversifikasi mata uang menjadi salah satu strategi untuk memperkuat ketahanan ekonomi domestik dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar.

Direktur Departemen Pengembangan Pasar Keuangan Bank Indonesia, Ruth A. Cussoy Intama, mengatakan perkembangan LCT semakin relevan di tengah perubahan dinamika geopolitik dan moneter global.

“Local Currency Transaction ini menurut kami merupakan salah satu inisiatif yang perlu terus dikembangkan, apalagi sejak Presiden AS menerapkan Liberation Day. Jadi sudah saatnya kita memperkuat kerja sama bilateral melalui skema LCT,” ujar Ruth dalam pelatihan wartawan di Makassar, Jumat (22/5).

Selain nilai transaksi yang melonjak, jumlah pelaku LCT juga meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. BI mencatat rata-rata bulanan pelaku LCT mencapai 5.265 pelaku hingga April 2026.

Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan 497 pelaku pada 2021, lalu naik menjadi 1.741 pelaku pada 2022 dan 2.602 pelaku pada 2023. Pada 2024, jumlah pelaku rata-rata bulanan mencapai 5.020 orang, sedangkan pada 2025 sempat menyentuh 9.720 pelaku.

Menurut Ruth, peningkatan itu menunjukkan semakin banyak pelaku usaha yang memanfaatkan transaksi langsung menggunakan mata uang domestik melalui jaringan Appointed Cross Currency Dealer (ACCD).

BI menilai penggunaan mata uang lokal mampu menciptakan efisiensi biaya transaksi perdagangan internasional. Dalam skema konvensional, pelaku usaha harus melakukan dua kali konversi mata uang melalui dolar AS sebagai mata uang perantara.

Melalui LCT, proses tersebut dipangkas menjadi pertukaran langsung antar mata uang lokal.

“Untuk negara-negara yang transaksinya banyak langsung satu sama lain, kenapa harus memutar melalui dolar AS terlebih dahulu? Kalau harus melalui USD, sudah pasti ada middleman (perantara), sudah pasti tidak efisien,” kata Ruth.

BI mencatat China masih menjadi mitra dagang terbesar Indonesia dalam implementasi LCT. Kontribusi transaksi dengan China mencapai 89 persen dari total volume transaksi LCT nasional. Posisi berikutnya ditempati Jepang dengan kontribusi 6 persen dan Malaysia sebesar 3 persen.

Ruth menegaskan kebijakan diversifikasi mata uang bukan berarti Indonesia menghindari dolar AS. Dolar masih menjadi mata uang dominan dalam transaksi global. Namun, untuk negara dengan volume perdagangan besar, penggunaan mata uang lokal dinilai lebih efisien dan mampu mengurangi risiko fluktuasi kurs dolar.

“Bukan berarti kita menghindari dolar AS, karena kita tahu transaksi global masih dominan menggunakan dolar AS. Tetapi untuk negara-negara yang memang memiliki volume transaksi besar dan bisa langsung menggunakan mata uang domestik, kenapa harus lewat dolar dulu?” ujarnya.

Implementasi LCT Indonesia dimulai sejak 2018 melalui kerja sama dengan Malaysia dan Thailand. Skema tersebut kemudian diperluas ke Jepang, China, Korea Selatan, Singapura, dan India.

Saat ini, BI tengah memfinalisasi implementasi penuh LCT bersama Singapura, India, dan Arab Saudi. Proses tersebut mencakup penandatanganan nota kesepahaman hingga integrasi sistem operasional.

Ekspansi kerja sama dengan Arab Saudi diproyeksikan dapat meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan komoditas serta pembiayaan perjalanan ibadah haji dan umrah.

Selain perdagangan dan investasi, penetrasi LCT juga mulai masuk ke sektor ritel melalui interkoneksi pembayaran lintas negara menggunakan QRIS cross-border.

Sistem tersebut memungkinkan masyarakat Indonesia melakukan pembayaran langsung di negara mitra menggunakan aplikasi perbankan domestik. Sementara itu, konversi mata uang dilakukan melalui mekanisme kliring LCT.

BI juga menyiapkan fleksibilitas regulasi untuk mendukung pengembangan transaksi mata uang lokal. Salah satunya melalui skema pengecualian batas pembelian valuta asing tertentu dan penyediaan Special Non-Resident Account (SNRA) guna memantau aktivitas spekulatif.