Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,9 Persen, Nilainya Tembus Rp8.044 triliun

18 Sep 2026, 07:54 WIB3 min read

Suheriadi .

News

Channel

Add Us on Google

Utang Luar Negeri Indonesia Naik 4,9 Persen, Nilainya Tembus Rp8.044 triliun

ilustrasi utang negara (IDN Times/Aditya Pratama)

Intinya Sih

Utang luar negeri Indonesia pada Juli 2026 naik 4,9 persen secara tahunan menjadi US$454,8 miliar atau Rp8.044 triliun, terutama dipengaruhi kenaikan utang pemerintah.
ULN pemerintah tumbuh 3,2 persen menjadi US$218,4 miliar, didukung aliran dana ke SBN internasional dan diarahkan membiayai sektor produktif seperti kesehatan, pendidikan, konstruksi, serta transportasi.
ULN swasta turun 1,2 persen menjadi US$194,5 miliar. BI menilai struktur utang tetap sehat, dengan rasio terhadap PDB 30,7 persen dan dominasi utang jangka panjang.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, FORTUNE — Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada Juli 2026 naik 4,9 persen (YoY) hingga mencapai US$454,8 miliar atau setara Rp8.044 triliun (hitungan kurs Rp17.687/US$). Perkembangan ini dipengaruhi oleh peningkatan ULN pemerintah di tengah penurunan ULN swasta.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan posisi ULN pemerintah pada Juli 2026 mencapai US$218,4 miliar atau tumbuh 3,2 persen (YoY).

Menurutnya, perkembangan ULN pemerintah tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional yang mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia tetap terjaga.

“Pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara pruden, terukur, dan fleksibel untuk mewujudkan pembiayaan yang efisien dan optimal.” jelas Ramdan melalui keterangan resmi yang dikutip di Jakarta, Kamis (17/9).

Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan pengelolaan ULN.

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan untuk, antara lain, mendukung sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dengan porsi 22 persen dari total ULN pemerintah; administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib 20,7 persen; jasa pendidikan 16,2 persen; konstruksi 11,5 persen; serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,5 persen.

“Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN pemerintah merupakan utang jangka panjang,” kata Ramdan.

Utang sektor swasta justru turun 1,2 persen

ilustrasi perkotaan dengan gedung-gedung tinggi (pexels.com/im Gouw)

Di sisi lain, ULN swasta tercatat turun 1,2 persen, dengan nilai US$194,5 miliar pada Juli 2026.

Utang swasta ini didorong oleh ULN kelompok peminjam bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) dan lembaga keuangan (financial corporations) yang masing-masing mengalami kontraksi 1,4 persen (YoY) dan 0,3 persen (YoY).

Berdasarkan sektor ekonomi, posisi ULN swasta berasal dari, terutama, sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian dengan pangsa mencapai 80,6 persen dari total ULN swasta.

Kendati demikian, ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang.

Dengan keseluruhan data tersebut, BI menilai struktur ULN Indonesia tetap sehat, sebagaimana tecermin pada rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang mencapai 30,7 persen pada Juli 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang.

“Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN,” kata Ramdan.

Ke depannya, lanjut Ramdan, Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian.