Dirut BEI Buka Suara Soal Paket Calon Direksi BEI 2026-2030
Jakarta, FORTUNE - Masa jabatan jajaran direksi Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022-2026 akan segera berakhir. Pada Juni 2026, BEI akan memiliki manajemen baru.
Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 3 Tahun 2021, masa jabatan direksi BEI adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali. Lantas, siapa saja yang akan mencalonkan diri?
Salah satu direksi, yakni Direktur Utama BEI periode 2022-2026, Iman Rachman, enggan memperinci ketika ditanya terkait paket calon direksi BEI periode 2026-2030. "Memang saya maju [mencalonkan]?" Katanya saat ditemui di Main Hall Gedung BEI, Senin (19/1).
Sebagai konteks, Iman dan jajaran direksinya diangkat melalui RUPS pada 29 Juni 2022. Ia menjabat bersama dengan Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa, Irvan Susandy; Direktur Teknologi Informasi dan Manajemen Risiko, Sunandar; Direktur Pengembangan Bursa, Jeffrey Hendrik; Direktur Penilaian Perusahaan, I Gede Nyoman Yetna; Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan, Kristian Manullang; serta Direktur Keuangan, SDM, dan Umum, Risa Effennita Rustam.
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Inarno Djajadi, mengatakan, dalam waktu dekat akan dilakukan proses pencalonan dan pemilihan direksi BEI periode 2026-2030.
"Kami melihat ini merupakan momentum penting dalam memperkuat kualitas dan daya saing pasar modal Indonesia," kata Inarno (9/1). "Harapan kami, proses itu dapat berjalan dengan baik, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku serta akuntabel."
Sejalan dengan itu, ia pun menekankan 3 agenda strategis yang perlu dilakukan para direksi periode baru itu.
Pertama, peningkatan integritas serta perlindungan investor. Hal itu juga mencakup pengawasan perdagangan lebih efektif guna memitigasi praktik perdagangan tak wajar.
Agenda kedua adalah pendalaman pasar lewat pengembangan dari aspek pasokan ataupun permintaan. Caranya, dengan mengembangkan produk IPO perusahaan mercusuar (lighthouse IPO), peningkatan likuiditas lewat free float, juga penambahan jumlah investor (terutama institusi domestik ataupun global).
Yang ketiga, memperkuat ketahanan infrastruktur teknologi informasi dan keamanan siber di tengah semakin berkembangnya perdagangan dan transaksi pasar modal Indonesia.
