FTSE Pertahankan Status Indonesia di Secondary Emerging Market
FTSE Russell mempertahankan status Indonesia sebagai secondary emerging market dalam review April 2026.
Reformasi pasar modal mencakup transparansi kepemilikan, klasifikasi investor, dan batas free float.
Penyesuaian bobot saham Indonesia di indeks global berpotensi terjadi dalam jangka pendek.
Jakarta, FORTUNE — FTSE Russell memastikan status Indonesia tetap berada di kategori secondary emerging market dalam tinjauan interim April 2026. Keputusan ini diambil di tengah proses reformasi pasar modal yang sedang berlangsung untuk meningkatkan transparansi dan integritas.
Dalam laporan FTSE Equity Country Classification Interim Review yang dirilis 7 April 2026, lembaga indeks global tersebut menegaskan posisi Indonesia tidak berubah dan belum masuk dalam daftar pemantauan (watch list).
“Pada tahap ini, status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market tetap tidak berubah,” tulis FTSE Russell.
Dengan demikian, reformasi yang dilakukan otoritas pasar modal mulai mendapat perhatian dari penyedia indeks global, meskipun evaluasi lanjutan masih berjalan.
FTSE soroti progres reformasi pasar modal
FTSE Russell menyatakan terus memantau perkembangan reformasi yang dilakukan Indonesia, terutama setelah evaluasi indeks sempat ditunda pada Maret 2026.
Penundaan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu bagi implementasi kebijakan baru yang tengah dijalankan otoritas.
“FTSE Russell terus memantau secara cermat reformasi integritas pasar modal di Indonesia,” demikian pernyataan resmi dalam laporan tersebut.
Sejumlah inisiatif reformasi yang dicatat meliputi peningkatan keterbukaan kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, hingga penyesuaian batas minimum free float. FTSE menilai langkah tersebut diarahkan untuk menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya menjadi perhatian.
“Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menjawab kekhawatiran yang sebelumnya muncul terkait transparansi data dan keandalan informasi di pasar modal,” tulis FTSE Russell.
Keputusan lanjutan terkait perlakuan efek Indonesia akan diumumkan menjelang review indeks pada Juni 2026, setelah mempertimbangkan perkembangan implementasi reformasi serta masukan dari pelaku pasar.
OJK dan SRO percepat agenda transparansi
Di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) mempercepat pelaksanaan reformasi sebagai bagian dari penguatan struktur pasar modal. OJK mencatat empat agenda utama telah diselesaikan dari total delapan rencana aksi yang dicanangkan sejak Februari 2026.
Empat agenda tersebut mencakup penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.
OJK menyatakan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata global.
Dalam siaran pers, OJK menyebut hasil penilaian FTSE mencerminkan progres yang telah dilakukan. Penilaian tersebut juga menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara besar dalam kategori yang sama.
Selain itu, tidak dimasukkannya Indonesia ke watch list menjadi indikator bahwa perubahan klasifikasi belum menjadi agenda dalam waktu dekat.
Potensi penyesuaian bobot di indeks global
Di sisi lain, reformasi yang meningkatkan transparansi juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks global, khususnya terkait bobot saham.
Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai membuka data emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), termasuk yang telah masuk indeks global seperti MSCI.
Pelaksana tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut langkah tersebut dapat berdampak pada arus modal dalam jangka pendek.
“Secara realistis kita melihat memang potensi itu untuk jangka pendek ada. Artinya dengan transparansi dan tata kelola yang kita tingkatkan, ada potensi,” ujar Jeffrey kepada wartawan, Selasa (7/4).
Ia menambahkan bahwa penyesuaian bobot oleh penyedia indeks global merupakan kemungkinan yang dapat terjadi seiring perubahan kebijakan.
“Misalnya satu atau dua hal yang membuat global provider itu untuk jangka pendek ini menurunkan bobot. Ya potensi itu ada,” tuturnya.
Langkah transparansi tersebut mencakup pengungkapan kepemilikan saham secara lebih rinci dan penerapan batas free float yang lebih tinggi, yang dapat memengaruhi komposisi indeks acuan global.
Jadwal evaluasi lanjutan dan arah kebijakan
FTSE Russell menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap pasar modal Indonesia masih berlanjut. Keputusan terkait perlakuan saham Indonesia dalam indeks akan diumumkan menjelang peninjauan berikutnya pada Juni 2026.
“FTSE Russell akan mengkonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia menjelang peninjauan indeks Juni 2026,” tulis lembaga tersebut.
OJK menyatakan akan terus melanjutkan implementasi reformasi secara konsisten serta memperkuat komunikasi dengan penyedia indeks global. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan, perlindungan investor, serta pengembangan pasar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.
Seiring dengan proses tersebut, otoritas juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasar dan memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dalam mendukung pendalaman pasar modal domestik.
FAQ seputar FTSE pertahankan status Indonesia
| Apa status Indonesia menurut FTSE Russell saat ini? | Indonesia tetap berada di kategori secondary emerging market dan tidak masuk watch list. |
| Apa fokus reformasi pasar modal Indonesia? | Reformasi difokuskan pada transparansi, integritas, dan peningkatan tata kelola pasar. |
| Kapan keputusan lanjutan FTSE akan diumumkan? | FTSE akan mengumumkan keputusan terkait indeks Indonesia pada review Juni 2026. |
