FTSE Pertahankan Status Indonesia di Secondary Emerging Market

FTSE Russell menyatakan terus memantau perkembangan reformasi yang dilakukan Indonesia, terutama setelah evaluasi indeks sempat ditunda pada Maret 2026.

Penundaan tersebut dilakukan untuk memberikan waktu bagi implementasi kebijakan baru yang tengah dijalankan otoritas.

“FTSE Russell terus memantau secara cermat reformasi integritas pasar modal di Indonesia,” demikian pernyataan resmi dalam laporan tersebut.

Sejumlah inisiatif reformasi yang dicatat meliputi peningkatan keterbukaan kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor, hingga penyesuaian batas minimum free float. FTSE menilai langkah tersebut diarahkan untuk menjawab isu transparansi dan keandalan data yang sebelumnya menjadi perhatian.

“Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk menjawab kekhawatiran yang sebelumnya muncul terkait transparansi data dan keandalan informasi di pasar modal,” tulis FTSE Russell.

Keputusan lanjutan terkait perlakuan efek Indonesia akan diumumkan menjelang review indeks pada Juni 2026, setelah mempertimbangkan perkembangan implementasi reformasi serta masukan dari pelaku pasar.

Di dalam negeri, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organizations (SRO) mempercepat pelaksanaan reformasi sebagai bagian dari penguatan struktur pasar modal. OJK mencatat empat agenda utama telah diselesaikan dari total delapan rencana aksi yang dicanangkan sejak Februari 2026.

Empat agenda tersebut mencakup penyediaan data kepemilikan saham di atas 1 persen kepada publik, implementasi pengumuman High Shareholding Concentration (HSC), penguatan klasifikasi investor menjadi 39 kategori, serta peningkatan batas minimum free float menjadi 15 persen.

OJK menyatakan capaian tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kredibilitas pasar modal Indonesia di mata global.

Dalam siaran pers, OJK menyebut hasil penilaian FTSE mencerminkan progres yang telah dilakukan. Penilaian tersebut juga menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara besar dalam kategori yang sama.

Selain itu, tidak dimasukkannya Indonesia ke watch list menjadi indikator bahwa perubahan klasifikasi belum menjadi agenda dalam waktu dekat.

Di sisi lain, reformasi yang meningkatkan transparansi juga berpotensi memengaruhi posisi Indonesia dalam indeks global, khususnya terkait bobot saham.

Bursa Efek Indonesia (BEI) mulai membuka data emiten dengan konsentrasi kepemilikan tinggi atau High Shareholding Concentration (HSC), termasuk yang telah masuk indeks global seperti MSCI.

Pelaksana tugas Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik menyebut langkah tersebut dapat berdampak pada arus modal dalam jangka pendek.

“Secara realistis kita melihat memang potensi itu untuk jangka pendek ada. Artinya dengan transparansi dan tata kelola yang kita tingkatkan, ada potensi,” ujar Jeffrey kepada wartawan, Selasa (7/4).

Ia menambahkan bahwa penyesuaian bobot oleh penyedia indeks global merupakan kemungkinan yang dapat terjadi seiring perubahan kebijakan.

“Misalnya satu atau dua hal yang membuat global provider itu untuk jangka pendek ini menurunkan bobot. Ya potensi itu ada,” tuturnya.

Langkah transparansi tersebut mencakup pengungkapan kepemilikan saham secara lebih rinci dan penerapan batas free float yang lebih tinggi, yang dapat memengaruhi komposisi indeks acuan global.

FTSE Russell menegaskan bahwa proses evaluasi terhadap pasar modal Indonesia masih berlanjut. Keputusan terkait perlakuan saham Indonesia dalam indeks akan diumumkan menjelang peninjauan berikutnya pada Juni 2026.

“FTSE Russell akan mengkonfirmasi perlakuan terhadap sekuritas Indonesia menjelang peninjauan indeks Juni 2026,” tulis lembaga tersebut.

OJK menyatakan akan terus melanjutkan implementasi reformasi secara konsisten serta memperkuat komunikasi dengan penyedia indeks global. Langkah ini mencakup penguatan pengawasan, perlindungan investor, serta pengembangan pasar untuk meningkatkan kualitas dan daya saing.

Seiring dengan proses tersebut, otoritas juga menekankan pentingnya menjaga stabilitas pasar dan memastikan kebijakan yang diterapkan berjalan efektif dalam mendukung pendalaman pasar modal domestik.