Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa anggaran siap pakai untuk penanggulangan bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat ini sekitar Rp950 miliar. Purbaya mengatakan bahwa BNPB belum mengajukan tambahan dana.
“Jadi untuk BNPB yang tadi ya pagunya dia punya Rp5,7 triliun tahun ini yang udah disiap pakai yang disana 950 miliar nanti yang lain sedang diajukan anggaran belanja tambahan (ABT) diajukan pencairannya. Pagunya sama BNPB itu yang udah disana ada 950 jadi dia bisa minta terus sampe habis,” kata Purbaya di Jakarta, Selasa (8/9).
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Robert Leonard Marbun mengatakan bahwa laporan realisasi saat ini tercatat Rp2,6 triliun dari pagu PNPB tahun ini sekitar Rp5,7 triliun. Meski demikian, realisasi tersebut belum final karena masih terdapat yang masih dalam proses pengerjaan.
Di samping itu, Sekretaris Utama BNPB Rustian dalam konferensi pers berencana mengajukan proposal penambahan Dana Siap Pakai (DSP) sebesar Rp5,67 triliun untuk mendukung penanganan bencana sepanjang 2026. Ia mengatakan bahwa kebutuhan penambahan DSP terus meningkat seiring tingginya frekuensi kejadian bencana di berbagai daerah.
“Dalam waktu yang dekat ini, kami mengusulkan sekitar Rp5.676.378.193,” katanya dalam konferensi pers, Selasa (8/9).
BNPB mencatat terdapat 1.730 kejadian bencana di seluruh Indonesia. Masing-masing gempa bumi 13 kali, erupsi gunung api tiga kali, bencana hidrometeorologikahrutla 627 kali, banjir 543 kali, cuaca ekstrem 324 kali, tanah longsor 105 kali, kekeringan 101 kali, gelombang pasang dan abrasi 14 kali.
Dampak dari bencana tersebut terjadi berbagai kerusakan. Kerusakan rumah yang terdiri dari rusak berat yang berjumlah 29.143 unit. Sedangkan rumah rusak sedang 24.521 unit dan rumah rusak ringan 57.869 unit. Selain itu, juga terjadi kerusakan pada satuan pendidikan dengan jumlah kerusakan 2.361 unit dan juga rumah ibadah yang rusak 867 unit. Fasilitas kesehatan baik kesehatan dasar maupun kesehatan rujukan 230 unit dan kantor yang rusak 751 unit dan jembatan yang rusak 92 unit.
Rustian mengatakan bahwa BNPB menerima dana rutin sekitar Rp1,05 triliun pada 2026. Selain itu, terdapat anggaran dukungan untuk percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebesar Rp26,8 miliar.
Di samping itu, pemerintah telah menyetujui anggaran BNPB untuk 2027 sebesar Rp1,003 triliun.
Center for Economic and Law Studies (CELIOS) dalam laporan terbarunya, “Yang Sesak Napas dan Yang Membayar Kerugian Ekonomi Kebakaran Hutan,” memperkirakan bahwa total biaya ekonomi dan biaya kesehatan akibat karhutla sepanjang Januari-Agustus 2026 berpotensi mencapai Rp39,29 hingga Rp123,1 triliun.
“Angka Rp123,1 triliun ini setara 49,1 persen dari proyeksi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Tengah tahun 2026, dan yang perlu digarisbawahi, angka ini belum menghitung skenario meluasnya karhutla hingga akhir tahun. Artinya, potensi kerugian riil bisa jauh lebih besar dari yang kami sampaikan hari ini,” kata Direktur Ekonomi CELIOS, Nailul Huda dalam keterangan resmi, dikutip Rabu (9/9).
CORE juga mengestimasi total kerugian ekonomi dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi mencapai Rp29,54 triliun, atau setara 0,23 persen dari PDB nasional.
Angka ini meliputi nilai kayu atau lahan yang hangus, hingga kontraksi aktivitas ekonomi yang lebih luas, mulai dari perdagangan, pertanian, hingga akomodasi makanan dan minuman yang ikut mengalami kontraksi akibat asap dan gangguan produksi.
Dari sisi wilayah, Kalimantan Barat mencatat dampak nominal terbesar, mencapai Rp5,7 triliun, disusul Papua Barat (Rp4,3 triliun) dan Nusa Tenggara Timur (Rp2,8 triliun).