Prabowo Minta Himbara Buat Rekening untuk Warga RI, Purbaya: Untuk Bansos
- Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pembukaan rekening di bank Himbara diarahkan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial cepat dan tepat.
- Skema yang dibahas mencakup pembukaan rekening bagi warga berusia di atas 18 tahun melalui pemadanan data Dukcapil dan Bank Indonesia.
- Penerapan kebijakan belum dipastikan karena masih dalam pembicaraan awal, sementara Himbara menyatakan kesanggupan terkait biaya administrasi.
Jakarta, FORTUNE - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi permintaan Presiden RI Prabowo Subianto kepada bank-bank Himbara untuk membuat rekening bagi penduduk Indonesia. Purbaya mengatakan bahwa instruksi tersebut dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.
“Oh itu sebenarnya setiap bantuan cepat dan tepat. Bansos dan lain-lain, itu pakai gabungan data Dukcapil maupun data di BI,” kata Purbaya saat ditemui wartawan, Selasa (8/9).
Nantinya, data Dukcapil akan dipadu padankan dengan sistem di Bank Indonesia. Purbaya mengatakan bahwa skemanya yang menjadi pembahasan adalah setiap orang yang umurnya di atas 18 tahun akan dibukakan rekening di bank Himbara tersebut.
“Bansos dikasih mungkin Rp50 ribu sampai Rp80 ribu,” ujarnya.
Terdapat kemungkinan juga bahwa setiap orang yang membuat KTP akan langsung dibuatkan rekening. Ketika ditanya risiko tekanan ke Himbara karena adanya biaya admin, Purbaya mengatakan bahwa Himbara menyatakan kesanggupannya.
“Tapi Himbaranya bilang mampu, ya kita ikut aja,” katanya.
Meski demikian, ia belum dapat memastikan kapan akhirnya kebijakan ini mulai diterapkan karena masih pembahasan awal.
“Saya belum tahu, ini baru pembicaraan pertama, saya pikir hasil finalnya masih belum,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menugaskan kepada jajaran bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) khususnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memfasilitasi pembukaan rekening bagi seluruh rakyat Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memperluas inklusi sekaligus memperkuat tingkat literasi keuangan nasional.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri dan pimpinan lembaga terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (7/9).
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan data OJK dan BPS bahwa ingkat inklusi keuangan RI sudah mencapai 93,62 persen, kemudian literasi keuangan sebesar 63,57 persen.
