Doktrin Monroe: Pengertian dan Relevansinya dalam Geopolitik AS

Doktrin Monroe merupakan kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang diumumkan Presiden James Monroe pada 2 Desember 1823 dalam pidato tahunan kepada Kongres.

Doktrin ini menegaskan pemisahan antara urusan Dunia Lama (Eropa) dan Dunia Baru (Amerika). Monroe memperingatkan kekuatan Eropa agar tidak melakukan campur tangan atau kolonisasi baru di benua Amerika.

Dalam pernyataannya, Monroe menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak akan ikut campur dalam perang maupun urusan domestik negara-negara Eropa, serta mengakui koloni Eropa yang telah ada.

Sebagai imbalannya, ia menegaskan bahwa Belahan Barat tertutup bagi kolonisasi baru dan setiap upaya Eropa untuk menguasai wilayah di Amerika akan dipandang sebagai tindakan bermusuhan terhadap Amerika Serikat.

Prinsip ini pada awalnya tidak banyak diperhatikan oleh kekuatan besar Eropa. Namun, dalam perkembangannya, doktrin tersebut menjadi fondasi kebijakan luar negeri AS dan membentuk kerangka pengaruh Washington di kawasan Amerika.

Secara garis besar, Doktrin Monroe memuat empat prinsip utama, yakni Amerika Serikat tidak mencampuri urusan internal Eropa, tidak mengganggu koloni Eropa yang telah ada, menutup Belahan Barat dari kolonisasi baru, serta memandang intervensi Eropa di Amerika sebagai ancaman terhadap AS.

Motif di balik doktrin ini berkaitan dengan kekhawatiran Washington terhadap potensi kembalinya kekuatan Eropa ke wilayah Amerika Latin yang baru merdeka. Pemerintah AS juga mencermati ambisi Rusia di wilayah barat laut Amerika Utara, serta potensi Spanyol dan Prancis untuk memulihkan pengaruh kolonial mereka.

Meski Inggris sempat mengusulkan deklarasi bersama, Amerika Serikat memilih bertindak secara sepihak. Langkah ini diambil untuk menjaga kebebasan Washington dalam menentukan arah ekspansi dan pengaruhnya sendiri di kawasan.

Pada 1904, Presiden Theodore Roosevelt memperluas Doktrin Monroe melalui apa yang dikenal sebagai Roosevelt Corollary.

Tambahan ini menyatakan bahwa Amerika Serikat memiliki hak untuk melakukan intervensi di negara-negara Amerika Latin jika terjadi “pelanggaran serius dan berulang,” khususnya untuk mencegah campur tangan Eropa.

Corollary tersebut muncul setelah krisis Venezuela 1902–1903, ketika Inggris, Italia, dan Jerman memblokade pantai Venezuela akibat gagal bayar utang. Roosevelt merespons dengan pengerahan kekuatan Angkatan Laut AS dan menegaskan peran Amerika sebagai “polisi” di Belahan Barat.

Kebijakan ini kemudian dikaitkan dengan pendekatan Big Stick policy, yang menekankan penggunaan kekuatan untuk melindungi kepentingan AS.

Sepanjang abad ke-20, Doktrin Monroe kerap digunakan untuk membenarkan intervensi AS di Republik Dominika, Haiti, Nikaragua, dan Kuba. Pada era Ronald Reagan di 1980-an, pendekatan keras kembali terlihat melalui dukungan terhadap kelompok Contra di Nikaragua serta pemerintahan sayap kanan di Guatemala dan El Salvador.

Kebijakan tersebut menuai kritik luas dan dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia.

Dilansir Fox News, pada 2013, Menteri Luar Negeri AS John Kerry menyatakan, “Era Doktrin Monroe telah berakhir,” menandai upaya pendekatan yang lebih setara dengan Amerika Latin pada masa pemerintahan Barack Obama.

Namun, narasi tersebut kembali mencuat saat Donald Trump memimpin AS untuk kedua kalinya. Pada November 2025, pemerintah AS memperbarui strategi keamanan nasional dengan mengacu pada prinsip Doktrin Monroe terhadap negara-negara di Belahan Barat. Trump menyebut pendekatan ini sebagai Konsekuensi Trump atau Trump Corollary.