Jakarta, FORTUNE - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama PT PLN (Persero) menyiapkan langkah mitigasi dan pasokan pembangkit alternatif guna mengantisipasi gangguan kelistrikan di beberapa daerah.
Penurunan debit air akibat El Nino memicu kemerosotan daya produksi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), terutama di wilayah Sulawesi Selatan dan Kalimantan.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menegaskan gangguan pasokan listrik tersebut murni disebabkan oleh faktor cuaca dan teknis. Dia membantah spekulasi yang mengaitkan pemadaman listrik dengan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan batu bara.
“Jangan lagi lampu mati alasan RKAB. Ini kita fair-fair saja. Enggak ada apa-apa urusannya lampu mati di Kalimantan sama di Sulawesi,” kata Bahlil dalam Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR RI di Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (16/9).
Rendahnya ketersediaan air pasca-fenomena El Nino menekan kapasitas produksi pembangkit hidro secara signifikan.
“Di sana memang adalah PLTA, El Nino, kemudian airnya rendah,” ujarnya.
Bahlil mengakui kondisi ini menjadi koreksi bagi pemerintah dan PLN dalam mengantisipasi dinamika pasokan daya. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan guna mencegah krisis kelistrikan meluas.
“Ini memang kesalahan kita juga. Antisipasi dari PLN-nya harus kita lakukan secara bersama-sama,” katanya.
Sebagai langkah cepat, pemerintah menjadwalkan rapat terbatas bersama PLN guna memetakan kawasan kritis defisit listrik sekaligus menyiapkan sumber energi pengganti.
“Sore ini kami ada [rapat terbatas] menyangkut dengan PLN,” ujar Bahlil.
Sistem kelistrikan Sulawesi Selatan menjadi salah satu fokus perhatian utama. Penurunan debit air di wilayah tersebut secara langsung menekan operasionalisasi sejumlah pembangkit hidro.
“Kami sudah mencari solusi, [yakni] mengganti sementara dengan pembangkit yang lain,” kata Bahlil.
Sementara itu, tekanan pasokan listrik di Kalimantan memiliki kompleksitas berbeda. Selain imbas kemarau, sejumlah unit pembangkit di kawasan tersebut sedang menjalani perbaikan terjadwal.
Pemerintah tetap membuka ruang pemetaan di wilayah lain yang berpotensi mengalami krisis serupa. Langkah proaktif ini diambil agar kendala pasokan dapat diantisipasi secara dini.