Jakarta, FORTUNE - Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan kembali penyaluran bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam karkas sebagai salah satu upaya menopang harga tingkat peternak yang saat ini masih tertekan. Program tersebut diharapkan dapat menjadi instrumen stabilisasi pasokan dan harga sekaligus mempersempit kesenjangan harga antara produsen dan konsumen.
Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, mengatakan usulan tersebut telah disiapkan untuk tahun anggaran 2027. Namun, apabila terdapat revisi anggaran yang disetujui Komisi IV DPR, pelaksanaannya berpeluang dimulai tahun ini.
“Ini sangat baik untuk stabilisasi pasokan dan harga daging ayam dan telur ayam,” kata Sarwo saat menerima audiensi Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia (Permindo) yang dikutip dari keterangannya, Jumat (26/6).
Bapanas menilai program bantuan pangan sebelumnya terbukti membantu menjaga harga tingkat peternak.
Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Maino Dwi Hartono, mengungkapkan program bantuan pangan pemerintah untuk penanganan stunting berdampak positif terhadap pasar unggas.
“Dulu dengan 1,4 juta keluarga penerima atau sekitar 14.000 ton per bulan, itu sudah cukup bagus menahan harga dan diakui oleh para peternak,” kata Maino.
Saat itu ID FOOD menyalurkan bantuan berupa 1 kilogram daging ayam dan 10 butir telur kepada 1,4 juta keluarga penerima selama tiga bulan. Program itu juga melibatkan ribuan peternak rakyat, UMKM, dan pelaku usaha kecil. Sepanjang 2024 ada 8.778 peternak bermitra dalam penyaluran bantuan tersebut, terdiri atas 6.895 peternak ayam petelur dan 1.883 peternak ayam broiler.
Selain menghidupkan kembali bantuan pangan, Bapanas juga akan memperkuat penyerapan produk unggas melalui Gerakan Pangan Murah (GPM). Meski volumenya relatif kecil, pelaksanaan rutin di berbagai daerah dapat memberikan dukungan tambahan terhadap harga tingkat peternak.
“Pola-pola yang dilakukan meski kecil-kecil, misalnya pasar murah, kita bersama seluruh dinas pangan Indonesia aktif melakukannya. Kabupaten Bogor misalnya, setahun bisa ada sekitar 500 kali GPM di seluruh kecamatan,” kata Maino.
Di sisi lain, Bapanas juga mendorong agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat menyerap produk unggas langsung dari peternak melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Skema tersebut telah disimulasikan di Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan komitmen pembelian pada harga yang mendekati Harga Acuan Pembelian (HAP).
Menurut Maino, jika seluruh SPPG di Indonesia menerapkan pola pembelian langsung dari peternak setelah aktivitas MBG kembali normal usai libur sekolah pada pertengahan Juli, dampaknya terhadap perbaikan harga di tingkat produsen akan signifikan. Namun, ia menegaskan peternak juga perlu meningkatkan kapasitas usahanya dan tidak hanya menjual ayam hidup, melainkan mampu menyediakan produk siap salur sesuai kebutuhan SPPG.
Ketua Umum Permindo, Kusnan, menyambut baik rencana tersebut. Menurutnya, kondisi peternak rakyat saat ini tertekan, sehingga membutuhkan dukungan melalui integrasi berbagai program pemerintah, termasuk bantuan pangan dan operasi pasar.
“Harapannya ini harus terintegrasi oleh program pemerintah yang saat ini sedang direncanakan,” ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, telah mengajukan tambahan anggaran Rp17,8 triliun untuk 2027 dan mendapatkan dukungan dari Komisi IV DPR. Sebagian anggaran tersebut dialokasikan untuk program bantuan pangan yang diproyeksikan membutuhkan pasokan sekitar 5,78 ribu ton daging ayam dan 8,67 ribu ton telur ayam, dengan sasaran sekitar 1,45 juta penerima manfaat.