Jokowi Ungkap Kendala Percepatan BPJS : Kondisi RS dan Antrean

Jakarta, FORTUNE – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kondisi Rumah Sakit serta kendala percepatan layanan BPJS. Menurutnya saat ini masih terdapat antrean dengan rentang waktu 30 menit.

Jokowi mengungkapkan bahwa kecepatan pelayanan masih harus ditingkatkan. “Memperpendek antrean, kemudian fasilitas rumah sakit, karena masih tadi saya lihat yang mengantre masih berdesak-desakan, karena memang tempatnya saya lihat sudah tidak memadai ya,” ujarnya saat meninjau Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Salatiga, Senin (22/1).

Menurutnya, secara keseluruhan pelayanan BPJS di rumah sakit sudah bagus.”Saya tanyakan tadi apakah ada pungutan, enggak ada. Apakah pasien menginap di rumah sakit dibatasi, juga tidak. Saya kira ini bagus,” katanya.

Presiden mengatakan, keberadaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan BPJS sangat penting dalam membantu masyarakat. “Kita tahu KIS itu sudah diberikan kepada kurang lebih 96 juta dan yang ikut BPJS sekarang ini sudah 267 juta, sudah 95 persen lebih sedikit yang ikut,” ujarnya.

Data BPJS menunjukkan bahwa jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah 267.311.566 peserta. Sebanyak 96.753.724 peserta atau  36,2 persen di antaranya adalah penerima bantuan iuran atau KIS, kemudian peserta segmen pekerja bukan penerima upah (PBPU) sebanyak 69.805.619 peserta atau 26,1 persen.

Selain itu, penduduk yang didaftarkan pemerintah daerah sebanyak 42.051.687 peserta atau 15,7 persen, sementara kategori pekerja penerima upah (PPU) non penyelenggara negara/swasta mencapai 34.066.988 peserta atau 12,7 persen, segmen PPU penyelenggara negara sebanyak 18.002.569 peserta (6,7 persen), dan terakhir kategori bukan pekerja penyelenggara negara sebanyak 4.782.097 peserta (2,6 persen).

Meski jumlah peserta JKN terus meningkat, namun Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, Abdul Kadir, mengingatkan bahwa dari 267 juta peserta, masih ada sekitar 53 juta peserta yang tidak aktif.

Selain itu, keuangan BPJS Kesehatan juga berpotensi defisit hingga Rp18,9 triliun di tahun 2024, karena ada tambahan klaim Rp40 triliun pada 2023.

“Artinya apa? Aset netto BPJS Kesehatan akan tergerus dan pada saatnya nanti akan terjadi defisit dan kita akan gagal bayar," ujar Kadir dalam Kaleidoskop SJSN di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kamis (11/1).

Sementara, Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menjelaskan, kondisi keuangan BPJS Kesehatan dalqm kondisi baik. "Keuangan kita masih cukup untuk 4,4 bulan estimasi klaim. Artinya kita sehat. Jadi masih sehat. Meskipun secara cashflow kita bisa mulai defisit tapi kita memiliki aset netto," katanya.