Purbaya Komentari Ihwal Wacana Pemotongan Gaji Menteri
Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tidak keberatan karena pemotongan adalah bagian dari efisiensi anggaran.
Wacana ini muncul setelah Presiden Prabowo memimpin Sidang Kabinet Paripurna.
Purbaya menilai langkah efisiensi di level kabinet dapat memperkuat kredibilitas fiskal nasional.
Jakarta, FORTUNE - Wacana pemotongan gaji menteri di tengah upaya efisiensi anggaran pemerintah kembali mencuat. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan tidak keberatan jika kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Dia bahkan memperkirakan pemangkasan bisa mencapai 25 persen.
Isu ini mencuat usai Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara pada pertengahan Maret lalu. Pemotongan gaji menteri dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian ekonomi global dan eskalasi konflik di Timur Tengah.
Purbaya menyatakan tidak mempermasalahkan jika kebijakan tersebut diterapkan pada jajaran kabinet. Namun, ia mengingatkan bahwa keputusan final tetap berada di tangan presiden.
“Kalau [tentang pemotongan gaji] DPR, saya enggak tahu,” kata Purbaya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (6/4).
Bahkan, dengan nada bercanda ia mengaku secara pribadi tidak akan terganggu jika gajinya dipangkas, sebab dia mengaku memiliki uang cukup.
Sebagai bendahara negara, Purbaya mengungkapkan wacana tersebut memang sudah dibahas dalam forum internal pemerintah. Meski begitu, belum ada keputusan resmi terkait besaran maupun waktu penerapannya.
“Ada pembicaraan seperti itu,” ujarnya.
Ia memperkirakan pemotongan gaji menteri bisa mencapai 25 persen. Namun, dia menggarisbawahi angka tersebut masih sebatas proyeksi awal dan belum menjadi keputusan final.
Menurutnya, langkah ini berpotensi memberikan sinyal positif terhadap kredibilitas pengelolaan fiskal nasional. Efisiensi pada level elite pemerintahan dinilai penting dalam membuka ruang fiskal lebih luas, terutama bagi pembiayaan program-program yang berdampak langsung ke masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, akan terus mengevaluasi dan menyisir pos belanja pegawai yang dinilai kurang produktif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu, transparansi penggunaan hasil penghematan dari kebijakan ini juga akan dijaga agar benar-benar memberikan manfaat bagi khalayak luas.
