Kepesertaan Aktif Baru 81,5 Persen, BPJS Kesehatan Dorong Via 4 Lembaga
Data kepesertaan aktif adalah per awal April 2026.
Untuk meningkatkan keaktifan peserta, BPJS Kesehatan menjalin kerja sama dengan empat K/L.
Kolaborasi ini juga menargetkan peningkatan layanan di daerah 3T.
Jakarta, FORTUNE – Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, menyatakan jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga awal April 2026 mencapai 283 juta. Namun, level kepesertaan aktif baru mencapai 81,5 persen atau sekitar 266 juta.
Dia mendorong pengaktifan peserta melalui kerja sama dengan empat kementerian/lembaga (K/L), yakni Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, Badan Perencanaan dan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan, serta Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurutnya, sinergi ini dirancang demi menjawab tantangan utama JKN ke depan yang tidak lagi sebatas perluasan cakupan, tetapi juga menjaga keaktifan dan kualitas perlindungan peserta.
"Jika dirangkum, keseluruhan kerja sama ini membentuk satu orkestrasi besar penguatan JKN dari hulu sampai hilir. Mulai dari penguatan basis data, perluasan cakupan kepesertaan, peningkatan keaktifan peserta, hingga integrasi program pembangunan kesehatan nasional," kata Pujo dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (7/4).
Pujo menambahkan, kerja sama ini juga selaras dengan Program Quick Wins 100 Hari Kerja Pertama Direksi BPJS Kesehatan 2026-2031, yaitu memastikan peserta JKN mendapat respons yang cepat dan solutif jika mengalami kendala saat mengakses pelayanan di lapangan hingga mempercepat dampak program di masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, menjelaskan saat ini jumlah desa mencapai 75.266 dari 38 provinsi, terdapat di Indonesia. Ia menyadari masih banyak peserta yang tidak aktif di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“Saya pantau di desa-desa itu kalau mereka pas butuh berobat, tiba-tiba kartu BPJS Kesehatan-nya tidak aktif. Ini PR kami, supaya nanti kesadaran masyarakat bahwa BPJS itu adalah kebutuhan pokok,” kata Yandri.
Kolaborasi ini juga mencakup sinergi data, interoperabilitas sistem, penguatan literasi program, serta kolaborasi kebijakan.
Yandri menyebut, salah satu program perluasan layanan kesehatan untuk menjangkau daerah 3T adalah melalui kapal rumah sakit atau klinik terapung. Ia berharap sinergi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
