Dilema B50: Ambisi Hijau di Tengah Taruhan Devisa dan Nasib Petani
Eddy menegaskan pentingnya keseimbangan dalam penerapan program biodiesel B50 mulai Juli 2026.
Penerapan B50 diperkirakan meningkatkan kebutuhan bahan baku hingga 16 juta ton.
Gapki menyoroti lambatnya program peremajaan sawit rakyat dan meminta fleksibilitas kebijakan.
Jakarta, FORTUNE - Ambisi pemerintah menyuntikkan campuran biodiesel 50 persen atau B50 pada Juli 2026 menyisakan ganjalan di benak para pengusaha. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mewanti-wanti: tanpa perhitungan yang presisi, kebijakan ini tak ubahnya pisau bermata dua yang siap mengiris devisa negara sekaligus kesejahteraan petani di akar rumput.
Ketua Umum Gapki, Eddy Martono, menyatakan bahwa menjaga keseimbangan adalah harga mati. Kendati industri memberikan restu penuh, ia melihat ada risiko besar yang membayangi jika pasokan domestik dipaksa melahap porsi ekspor tanpa persiapan matang.
Penerapan B50 akan memicu lonjakan kebutuhan bahan baku yang tidak sedikit. Hitung-hitungan Gapki menunjukkan, kebutuhan biodiesel bakal mencapai 18,6 juta kiloliter atau setara 16 juta ton bahan baku.
Artinya, ada tambahan beban sekitar 3 juta ton dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Untuk 2026 ini, karena mulai Juli, tambahan kebutuhan diperkirakan sekitar 1,5 juta hingga 1,7 juta ton,” ujar Eddy dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (30/4).
Di atas kertas, B50 bisa dianggap menghemat devisa. Potensi pengurangan impor solar diprediksi mampu menyelamatkan kocek negara hingga Rp172,35 triliun.
Namun, Eddy mengingatkan adanya "hantu" lama: studi yang menyebut potensi penguapan ekspor hingga Rp190 triliun. Meski angka itu perlu diperbarui karena lonjakan harga minyak dunia saat ini, risiko kehilangan pasar luar negeri tetap nyata.
Jika pasokan ekspor terganggu demi memenuhi syahwat domestik, devisa dari jalur hijau ini terancam menciut.
Eddy menilai, tingkat campuran yang paling "aman" bagi napas industri saat ini sebenarnya B35 hingga B40. Fleksibilitas kebijakan menjadi penting. Pasalnya, jika insentif biodiesel dipaksakan saat harga energi global melandai, pemerintah berisiko menaikkan Pungutan Ekspor (PE).
Walhasil, harga Tandan Buah Segar (TBS) di tingkat petani yang akan menjadi tumbalnya.
“Kalau tidak seimbang, yang terdampak justru petani karena harga TBS bisa turun,” katanya.
Di sisi hulu, produktivitas sawit masih menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung usai. Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) berjalan merayap akibat sengketa status lahan. Ironisnya, dana di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) melimpah, tapi hanya terserap 20-30 persen karena petani terbentur klaim kawasan hutan.
Bagi Gapki, keberhasilan B50 bukan sekadar urusan mencampur bahan bakar di kilang, melainkan kepastian lahan dan produktivitas di kebun. Sebagai pemain utama minyak sawit dunia, Indonesia diingatkan agar tidak gegabah.
“Industri ini harus dirawat dengan baik, jangan sampai justru melemah karena kebijakan yang tidak seimbang,” kata Eddy
