Jakarta, FORTUNE - Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto menilai bahwa perluasan penggunaan kompor listrik perlu diiringi dengan kesiapan pasokan listrik nasional. Sebab, elektrifikasi rumah tangga secara masif berpotensi meningkatkan kebutuhan listrik di dalam negeri.
Sugeng mengatakan kompor listrik merupakan bagian dari arah kebijakan energi nasional yang menjadikan listrik sebagai tulang punggung atau backbone energy bagi sektor industri, transportasi, dan rumah tangga.
“Elektrifikasi yang masif tentu akan meningkatkan kebutuhan listrik nasional. Pertanyaannya adalah bagaimana memastikan pasokan listrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut,” kata Sugeng di kantor DPR, Rabu (18/6).
Ia menjelaskan terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi sebelum penggunaan kompor listrik diterapkan secara luas. Selain memastikan seluruh rumah tangga telah mendapatkan akses listrik, pemerintah juga perlu menjamin keandalan pasokan tanpa gangguan pemadaman.
Saat ini kapasitas pembangkit listrik nasional mencapai sekitar 103 gigawatt. Dari jumlah tersebut, sekitar 67 persen pasokan masih berasal dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara.
Sugeng menilai hal ini sering menjadi kritik karena batu bara termasuk energi yang kurang ramah lingkungan. Namun hingga saat ini batu bara mash menjadi sumber energi yang andal dan relatif murah, terutama karena adanya kebijakan Domestic Market Obligation (DMO).
“Ketersediaan batu bara untuk pembangkit saat ini relatif aman, meskipun terdapat sedikit penurunan stok akibat kebijakan pengurangan RKAB batu bara,” katanya.
Selain tantangan pasokan, implementasi program kompor listrik juga menghadapi kendala dari sisi pelanggan. Ia menilai, apabila kompor listrik ditujukan untuk menggantikan LPG 3 kilogram yang digunakan masyarakat berpenghasilan rendah, maka muncul persoalan daya listrik rumah tangga.
Sebagian besar rumah tangga berpenghasilan rendah masih menggunakan daya listrik 450 VA dan 900 VA, sementara kompor listrik yang tersedia saat ini membutuhkan daya relatif besar.
Menurutnya, kompatibilitas kompor listrik dengan berbagai peralatan memasak yang umum digunakan masyarakat juga perlu menjadi perhatian.
“Saat ini kompor listrik yang banyak dikenal adalah kompor induksi. Sementara masyarakat Indonesia menggunakan berbagai jenis alat masak seperti wajan dan peralatan lainnya yang belum tentu kompatibel,” ujarnya.
Pemerintah sendiri mendorong program tersebut sebagai bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap LPG impor sekaligus mendukung transisi energi. Dalam usulan anggaran 2027, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815 miliar untuk program pengadaan kompor listrik.
Sugeng mengatakan bahwa berbagai kajian menunjukkan penggunaan kompor listrik berpotensi lebih hemat dibandingkan LPG bagi rumah tangga.
“Program tersebut berkaitan dengan banyak aspek, mulai dari pengurangan emisi, pengurangan impor LPG, hingga efisiensi biaya rumah tangga,” kata Sugeng.