Dugaan Korupsi Minyak Mentah, MITI: Jangan Kalah Sama Mafia
- Kejaksaan Agung menggeledah kantor Ditjen Migas Kementerian ESDM terkait dugaan korupsi minyak mentah di PT Pertamina.
- Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) meminta Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan pengawasan terhadap Kementerian ESDM RI.
- Impor minyak dari luar negeri menyebabkan defisit transaksi berjalan, tekanan ekonomi nasional, dan potensi penurunan ekonomi domestik.
Jakarta, FORTUNE – Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menggeledah kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI di Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (10/2) lalu.
Penggeledahan ini terkait dengan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023. Soal kasus dugaan korupsi tersebut, Pembina Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) Mulyanto meminta Presiden Prabowo Subianto meningkatkan pengawasan terhadap Kementerian ESDM.
“Kita jangan kalah oleh mafia impor,” kata Mulyanto dalam keterangan tertulis yang diterima Fortune Indonesia pada Selasa (18/2).
Eks Anggota Komisi VII DPR RI periode 2019-2024 tersebut menuturkan, seusai kasus korupsi di Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian ESDM RI, kini Ditjen Migas Kementerian ESDM mengalami nasib serupa. Bahkan, Dirjen Migas Achmad Muchtasyar telah resmi dinonaktifkan atau dicopot dari jabatannya pada Senin (10/2), yang hanya menjabat kurang dari sebulan sejak dilantik per 16 Januari 2025 lalu.
“Pasalnya, pengadaan minyak yang semestinya diadakan secara domestik, dilanggar menjadi pengadaan melalui impor,” singgung Mulyanto.
Kemudian dia menyebut bahwa sudah sepantasnya pemerintah menyoroti Kementerian ESDM RI, mengingat banyaknya kasus yang terjadi serta nilai strategis pengelolaan energi dan sumber daya mineral.
“Masa kita kalah oleh mafia impor,” kata Mulyanto.
MITI: Banyak titik krusial dalam pengelolaan migas nasional
Dia pun menilai terdapat banyak titik krusial dan strategis dalam pengelolaan migas nasional. Salah satunya adalah impor bahan bakar minyak (BBM) dan liquefied petroleum gas (LPG), yang terus meningkat dan sebagian menjadi barang subsidi.
Data BPS 2024 soal impor migas Indonesia
Berdasarkan data BPS 2024, impor migas Indonesia sebesar 36,27 miliar dolar Amerika Serikat (AS), didominasi oleh BBM dan LPG. Hal ini menjadi faktor dominan yang menyebabkan defisit transaksi berjalan.
“Karenanya menjadi wajar kalau prioritas pengadaan migas itu dari sumber domestik. Bukan dari impor,” kata Mulyanto.
Lebih lanjut dia, bayangkan saat dolar AS membumbung tinggi seperti saat ini, maka tekanan terhadap ekonomi nasional makin berat. Apalagi jika harga migas dunia turut melonjak, maka tekanan terhadap ekonomi domestik bertambah berat.
“Nah, bila pada kondisi sempoyongan seperti ini kita malah gandrung impor secara koruptif, maka dapat diyakini kalau kita akan semakin terpuruk,” tegas Mulyanto.
