Jakarta, FORTUNE - Kementerian Perdagangan (Kemendag) memperkirakan realisasi domestic market obligation (DMO) Minyakita pada September 2026 akan meningkat dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Perkiraan tersebut sejalan dengan tren kenaikan ekspor crude palm oil (CPO).
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Bambang Wisnubroto, mengatakan realisasi DMO Minyakita hingga 18 September 2026 telah mencapai 106.003 ton. Angka tersebut diperkirakan terus bertambah hingga akhir bulan.
"Kami prediksi realisasi pada bulan September ini di akhir bulan akan lebih tinggi dibanding bulan-bulan sebelumnya, karena tren ekspor CPO juga meningkat," kata Bambang dalam Rapat Koordinasi Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Senin (21/9).
Sebagai pembanding, realisasi DMO Minyakita mencapai 88.497 ton pada Mei, kemudian meningkat menjadi 103.769 ton pada Juni. Pada Juli, realisasi mencapai 131.221 ton dan kembali naik menjadi 139.638 ton pada Agustus.
Bambang juga mengungkapkan total realisasi DMO Minyakita sejak berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.43 Tahun 2025 pada 26 Desember 2025 telah mencapai 1.078.538 ton.
Dari total tersebut, sebanyak 523.557 ton atau 48,55 persen didistribusikan oleh BUMN pangan, sementara 554.960 ton atau 51,45 persen disalurkan oleh pihak swasta. Pada kelompok BUMN pangan, Bulog menguasai realisasi DMO sekitar 370.854 ton atau 34,38 persen, sedangkan ID Food mencapai 152.723 ton atau 14,16 persen.
Di tengah proyeksi peningkatan realisasi DMO, Kemendag meminta BUMN pangan mengutamakan distribusi Minyakita ke wilayah yang mengalami kenaikan harga lebih dari 5 persen di atas HET. Perhatian terutama diarahkan ke sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur.
Bambang mengatakan secara umum kondisi harga Minyakita masih aman. Namun, kenaikan harga di atas HET masih terjadi di Papua Barat Daya, Papua, Maluku, Papua Selatan, Maluku Utara, Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.
"Minyakita saat ini kondisinya aman secara harga, namun masih beberapa daerah yang perlu mendapat perhatian karena ada kenaikan 5 persen di atas HET," katanya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Bambang mendorong Bulog dan ID Food memperkuat distribusi Minyakita melalui pasar rakyat. Berdasarkan laporan Bulog, distribusi ke pasar rakyat saat ini telah mencapai 82,26 persen dari alokasi DMO Minyakita yang dikuasai Bulog.
Menurut Bambang, posisi stok Bulog yang lebih tinggi dibandingkan dengan ID Food membuat perusahaan tersebut perlu terus memobilisasi Minyakita ke wilayah Indonesia timur yang masih mengalami harga di atas HET.
"Kami akan terus memobilisasi dan mendistribusikan Minyakita ke wilayah Indonesia timur yang harganya masih di atas HET," katanya.
Kemendag juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam memantau harga di pasar rakyat sekaligus mendampingi distribusi Minyakita oleh BUMN pangan. Langkah tersebut akan dilanjutkan dalam beberapa bulan ke depan untuk menjaga stabilitas harga menjelang periode Natal dan Tahun Baru (Nataru).
Selain memperkuat distribusi Minyakita, Kemendag mendorong produsen meningkatkan produksi minyak goreng di luar program tersebut. Upaya ini dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).
Bambang mengatakan peningkatan produksi dapat diarahkan pada produk second brand, yakni minyak goreng dengan merek selain Minyakita yang memiliki harga lebih tinggi, tetapi masih berada di bawah segmen minyak goreng premium.
Langkah tersebut diharapkan dapat menambah pilihan pasokan minyak goreng di pasar sekaligus membantu menjaga keseimbangan antara ketersediaan Minyakita dan kebutuhan konsumen.