Erick Mau Bentuk Subholding Pembangkit, Usaha Batu Bara PLN Dilebur
Jakarta, FORTUNE - Menteri BUMN Erick Thohir tengah mengkaji penggabungan PT PLN Batu Bara ke dalam subholding pembangkit listrik yang akan dibentuk. Tujuannya, untuk memperkuat pelayanan dan bisnsis PT PLN (Persero) serta mencegah tumpang-tindih lini usaha antar perusahaan pelat merah.
Dengan demikian, nantinya industri pembangkitan listrik diharapkan bisa lebih independen, sementara PLN dan anak usahanya hanya akan fokus bergerak di usaha transmisi listrik.
"Kami punya visi akan membentuk subholding, kalau kita ingat ini pertama kalinya PLN memiliki direktur pemasaran, nanti akan kami melakukan subholding supaya pelayanan kepada masyarakat harus benar," ujarnya dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Kamis (6/1).
Menurut Erick, subholding pembangkit itu punya peluang untuk menjadi besar karena layanannya tak terbatas hanya diberikan kepada PLN, melainkan juga negara-negara tetangga. Selain itu, subholding pembangkit juga sejalan dengan upaya pemerintah melakukan transisi ke energi baru terbarukan. Pasalnya, pembangkit EBT yang selama ini tersebar di sejumlah perusahaan pelat merah akan digabung ke dalam satu grup usaha.
"Banyak negara tetangga kita yang tidak punya kepastian listrik berdasarkan energi terbarukan. Kita punya air, geothermal, angin, punya wilayah yang cukup kuat," kata Erick.
Kendati demikian, Erick mengaku tak buru-buru untuk melakukan merger atau pembubaran anak usaha PLN dalam proses pembentukan subholding tersebut. Untuk tahap awal, kementeriannya akan fokus terlebih dahulu membahas peta jalan subholding bumn energi tersebut.
"Visi ke depan BUMN kan kita selalu ingin mengurangi jumlah anak dan cucu perusahaan, apalagi yang tidak diperlukan," kata Erick. "Kami jadwalkan minggu depan bertemu direksi PLN secara menyeluruh bersama (membahas) peta jalan yang selama tahun ini harus dikerjakan," pungkasnya.
Sekedar informasi, PT PLN Batu Bara merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, pengolahan dan perdagangan batu bara. Didirikan pada tanggal 11 Agustus 2008, PLN Batu Bara ditugaskan untuk mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU PLN (Persero) dan anak perusahaannya (Securing Business Sustainability) dengan harga yang efisien (Optimizing Cost Efficiency). Adapun pasokannya berasal dari 5 sumber, baik anak perusahaan maupun perusahaan afiliasinya, yakni PT Bangun Persada Jambi Energi, PT Mahakarya Abadi Prima, PT Banya Koalindo Lestari, PT Musi Mitra Jaya, dan PT Sriwijaya Musi Logistic.
Holding PLTU
Selain subholding pembangkit, sebelumnya Kementeria BUMN juga berencana membentuk induk usaha untuk memonetisasi aset PLTU milik PT PLN (Persero) yang sudah tidak efisien. Arya Sinulingga, Staf Khusus Menteri BUMN, mengatakan aset PLTU yang akan dikelola oleh badan usaha tersebut memiliki beberapa kriteria, di antaranya berumur tua dan memiliki capacity factor lebih rendah dari 50 persen.
"Jadi bukan PLTU bagus. Ini PLTU aja yang tua enggak efisien. Lagi dalam proses pendataan. Spin off bikin PT baru sendiri. Di bawah PLN," ujarnya dalam sesi bincang bersama wartawan, awal Oktober tahun lalu.
Belum jelas bagaimana skema monetisasi aset melalui induk usaha yang akan dibentuk tersebut. Namun, Arya menuturkan salah satu cara yang akan ditempuh adalah penggalangan dana di pasar modal. Nantinya hasil monetisasi PLTU akan digunakan PLN untuk mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT).
"Justru ini untuk mendorong EBT, spin off anggaran, dan PLN leluasa investasi di EBT. Daripada dia pegang terus mending spin off di IPO, kan? Dana IPO bisa dipakai EBT," ujarnya.
Adapun PLTU yang tengah dikaji untuk dimonetisasi antara lain PLTU Labuan, PLTU Lontar, PLTU Suralaya 8, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Adipala, PLTU Paiton 9, PLTU Pacitan, PLTU Rembang, serta PLTU Tanjung Awar-Awar. Sementara pembangkit milik Indonesia Power dan PT PJB yang akan dialihkan masing-masing adalah PLTU Suralaya 1-7 dan PLTU Paiton 1-2.
