Bank Dunia Dorong Pendekatan Baru dalam Atasi Krisis Utang

Jakarta, FORTUNE - Kepala Ekonom Bank Dunia, Indermit Gill, menyerukan pendekatan baru untuk mengatasi krisis utang yang memuncak di banyak negara. Pendekatan tersebut termasuk langkah-langkah untuk mengikutsertakan pinjaman dalam negeri ke dalam penilaian keberlanjutan utang suatu negara.

Dikutip Reuters, Gill mengatakan Kerangka Kerja Bersama yang dibuat oleh Kelompok 20 ekonomi utama (G20) untuk membantu negara-negara termiskin hanya menghasilkan progres yang lamban. Pasalnya, framework tersebut tidak memperhitungkan 61 persen utang luar negeri negara-negara berkembang yang dipegang oleh kreditor swasta. Padahal, jumlahnya jauh lebih besar daripada beberapa dekade yang lalu.

Hanya empat negara  yakni Zambia, Chad, Ethiopia, dan Ghana yang telah mengajukan bantuan di bawah mekanisme G20 yang dibentuk ketika puncak pandemi Covid-19 pada akhir 2020. Padahal,  menurut Dana Moneter Internasional (IMF), masih banyak negara dengan risiko utang tinggi, yang 60 persen di antaranya adalah negara-negara berpenghasilan rendah.

Bahkan dari empat negara yang mengajukan bantuan dari G20, hanya Chad yang telah mencapai kesepakatan keringanan utang dengan kreditor, dan hal itu tidak termasuk pengurangan utang yang sebenarnya.

Menurut Gill, meningkatnya suku bunga di Amerika Serikat dan negara-negara ekonomi maju lainnya akan membawa banyak bencana. Sebab, kondisi tersebut membuat uang mengalir keluar dari pasar negara berkembang seperti pernah terjadi pada dekade 1980-an.

"Tingkat utang sudah mulai merusak prospek, membawa mereka ke spiral yang salah," katanya menjelang seminar Bank Dunia tentang utang pada Rabu. "Banyak dari negara-negara ini sudah mengalami krisis utang. Negara seperti Mesir memiliki utang yang belum dibayar."

Kerangka Bersama harus diganti, katanya, dalam istilah terkuat yang digunakan oleh seorang pejabat Bank Dunia. "Itu bukan mesin yang tepat."

Sekitar dua per tiga utang luar negeri Ghana, misalnya, dimiliki secara pribadi, tetapi kerangka kerjanya difokuskan pada kreditor resmi Klub Paris dan pemberi pinjaman baru seperti Cina, yang kini menjadi kreditor negara terbesar di dunia, tidak memiliki aturan umum untuk menangani utang negara.

Pejabat IMF mengatakan Cina dan peserta lainnya mencapai pemahaman bersama bahwa bank pembangunan multilateral dapat memberikan aliran pinjaman dan hibah bersih yang positif ke negara-negara yang membutuhkan, alih-alih menerima "pemotongan utang".

Tetapi Gill mengatakan Cina sepertinya tidak melihat itu mengikat karena pertemuan tidak dimaksudkan sebagai mekanisme pengambilan keputusan.

Penerbitan obligasi Brady—sekuritas utang negara dalam mata uang dolar dan didukung oleh Departemen Keuangan AS—selama krisis utang pada 1980-an mungkin mengatasi beberapa kekurangan, kata Gill.

Satu masalah utama yang masih tersisa adalah bagaimana IMF dan Bank Dunia menilai kesinambungan utang negara-negara sementara mengecualikan pinjaman dalam negeri, yang menutupi tingkat pinjaman yang terlalu tinggi.