COP26 Ditutup Dengan Pakta Iklim Glasgow
Delegasi dari berbagai negara sepakat kurangi batu bara.
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26). ANTARA FOTO//Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas.Jakarta, FORTUNE - menteri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim (COP26) di Glasgow pada Jumat (12/11) ditutup dengan kesepakatan baru berbagai negara untuk pencegahan perubahan iklim.
Versi terakhir dari dokumen yang disetujui dalam KTT tersebut bernama Pakta Iklim Glasgow yang akan mendorong upaya pengurangan batu bara serta persetujuan tentang aturan baru yang akan menciptakan kerangka kerja untuk pasar karbon global.
Mengutip Fortune.com, proposal tersebut sempat ditentang oleh China dan India—dua negara penghasil emisi terbesar di dunia—pada menit-menit terakhir. Poin yang dianggap memberatkan kedua negara itu adalah penghapusan subsidi batu bara secara bertahap.
Menteri Iklim India Bhupender Yadav mengatakan sulit bagi negara-negara berkembang untuk menghapus subsidi batu bara saat mereka masih berjibaku dengan agenda pembangunan dan pengentasan kemiskinan.
Namun poposal disahkan setelah jam kesebelas. Dala negosiasi di ruang pleno, delegasi berbagai negara sepakat menghentikan secara bertahap ketimbang menghilangkan batu bara. Bahasan tentang pengurangan subsidi batu bara dan bahan bakar fosil juga akan dirundingkan kembali lagi dalam pertemuan tahun depan dengan target iklim baru.
Selain itu, kesepakatan itu juga menjanjikan lebih banyak alokasi untuk negara-negara berkembang guna membantu mereka untuk beradaptasi dengan dampak iklim. Meski komitmen itu dirasa belum cukup untuk membatasi risiko kebaikan suhu hingga 1,5 derajat Celcius akibat kenaikan emisi gas rumah kaca (GRK) Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menilai kesepakatan ini adalah langkah maju.
Sepanjang konferensi, keuangan menjadi masalah yang banyak diperdebatkan terutama oleh negara-negara berkembang. Terlebih, komitmen negara-negara maju untuk menggelontorkan US$100 miliar per tahun untuk negara-negara berkembang sejak 2020 tak dilakukan.
Alok Sharma, Presiden COP26, mengungkapkan dana dari negara maju itu penting untuk membantu negara berkembang bertransisi ke energi bersih. "Dana sekitar US$500 miliar akan dimobilisasi tahun 2025," ucapnya seperti dikutip BBC, Minggu (14/11).
Perdagangan Karbon Global
Mereka juga menyetujui seperangkat aturan menyeluruh tentang perdagangan karbon internasional. Para negosiator mencapai kompromi mengenai isu-isu termasuk bagaimana menghindari penghitungan ganda kredit dan bagaimana memastikan bagian dari hasil digunakan untuk membantu negara-negara miskin beradaptasi dengan kenaikan suhu bumi.
Namun, para aktivis memperingatkan bahwa konsesi itu dapat menghambat upaya untuk mengurangi emisi yang memerangkap panas.
Para ahli menyatakan optimisme yang hati-hati bahwa langkah-langkah itu akan tetap menghidupkan tujuan Perjanjian Paris untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celcius dari tingkat pra-industri.
Tetapi para pencinta lingkungan mempertahankan kritik mereka atas kurangnya komitmen keuangan dari negara-negara kaya, yang berada di bawah tekanan untuk berbuat lebih banyak untuk membantu negara-negara berkembang mengurangi karbon dan menangani peristiwa cuaca yang lebih ekstrem.
