Jokowi Akui Tak Mudah Percepat Realisasi Anggaran pada Awal Tahun
Realisasi anggaran pemerintah pusat baru 74 persen.
Presiden Joko Widodo mengepalkan tangan saat menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2023 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023). ANTARA FOTO/Galih Pradipta.Jakarta, FORTUNE - Presiden Joko Widodo mengakui tidak mudah mempercepat Serapan Anggaran pada awal tahun. Pernyataan itu muncul berbekal pengalaman selama sembilan tahun menjadi pemimpin, dan menumpuknya serapan anggaran pada akhir tahun selalu berulang hingga sekarang.
"Memang mengubah cara kerja, mindset, tak mudah," ujarnya dalan Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11).
Karena itu, dia meminta serapan anggaran pada akhir masa pemerintahannya bisa dioptimalkan. Pada sisa waktu tahun anggaran yang hanya sekitar tiga pekan, dia mencatat serapan anggaran daerah baru 64 persen, sementara anggaran pemerintah pusat 74 persen.
"Artinya dalan tiga minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun," katanya. "Jadi, eksekusi sesegera mungkin. Lakukan belanja sesegera mungkin. Awal tahun," katanya.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta jajarannya untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam membelanjakan anggaran. Dia juga meminta agar anggaran yang telah diberikan dapat dimanfaatkan dengan tepat sasaran, serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.
"Jangan membuka celah sedikit pun untuk penyalahgunaan anggaran. Berkaitan dengan korupsi apalagi. Tutup celah itu," ujarnya.
Pertumbuhan ekonomi tetap terjaga
Presiden Jokowi menyampaikan saat ini dunia sedang menghadapi tantangan dinamika dan prospek perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian. Kondisi geopolitik yang semakin hangat serta dampak dari perubahan iklim yang semakin terasa membuat Indonesia harus tetap waspada.
Namun demikian, pertumbuhan perekonomian Indonesia yang tetap terjaga dapat menjadi modal yang baik bagi pelaksanaan APBN 2024.
"Tuntaskan agenda pembangunan yang belum selesai, yang sudah direncanakan tapi belum selesai, tuntaskan! Ini untuk memperkuat fondasi bagi pemerintah di masa mendatang,” katanya.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi 2023 dapat tercapai di atas 5,0 persen.
Selanjutnya dia juga mengapresiasi peningkatan peringkat Global Competitiveness Index, dari 44 menjadi 34 tahun ini 2023, sebagaimana dilaporkan oleh Institute for Management Development (IMD).
DIPA kementerian/lembaga (K/L) dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang sangat penting untuk menjadi acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Proses penyusunan sampai penetapan APBN Tahun Anggaran 2024 sendiri secara keseluruhan dapat dilaksanakan tepat waktu dan relatif lancar di tengah kondisi perekonomian yang semakin membaik.
Dalam kesempatan sama, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan APBN berupaya maksimal untuk memenuhi seluruh program-program prioritas pembangunan nasional, dari mulai melindungi rakyat, kelompok rentan, memulihkan ekonomi, mendorong transformasi, membangun seluruh pelosok daerah dan juga untuk meningkatkan pertahanan dan keamanan.
Upaya ini juga dilakukan dengan tetap menjadikan APBN sebagai instrumen yang kesehatannya, keberlanjutannya, dan kredibilitasnya harus dijaga. "Dengan demikian, kebijakan fiskal APBN dapat terus bermanfaat, efektif dalam menjaga perekonomian, dan menjaga rakyat Indonesia,” kata Sri Mulyani dalam laporannya.
