NEWS

Pemerintah Janjikan Insentif bagi Kedubes Asing yang Pindah ke IKN

Pemindahan Kedubes dan organisasi internasional bertahap.

Pemerintah Janjikan Insentif bagi Kedubes Asing yang Pindah ke IKNInstagram/ Nyoman Nuarta

by Hendra Friana

07 February 2022

Follow Fortune Indonesia untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah bakal memberikan insentif untuk perpindahan kedutaan besar negara asing dari Jakarta ke ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur. Hal tersebut tertuang dalam draft Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara yang telah disahkan di parlemen pada 18 Januari lalu 

Tak hanya itu, pemerintah juga bakal menyiapkan lahan untuk perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional setelah ibu kota resmi berpindah.

"Lahan untuk perwakilan negara asing diberikan berdasarkan asas reprositas, termasuk memberikan insentif yang bersifat non-material untuk proses pemindahannya ke IKN Nusantara," demikian petikan penjelasan Pasal 24 ayat (4) UU tersebut dikutip Senin (7/2).

Meski demikian, nantinya pemerintah akan memprioritaskan pemindahan lembaga negara terlebih dahulu. Pemindahan kedudukan dilakukan berdasarkan Rencana Induk IKN Nusantara secara bertahap.

Nantinya, pemerintah pusat akan menentukan lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non struktural, lembaga pemerintah lainnya, serta aparatur sipil negara (ASN) yang tidak dipindahkan kedudukannya ke IKN Nusantara. 

Adapun perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional akan berkedudukan di IKN Nusantara berdasarkan kesanggupan dari masing-masing perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional tersebut. 

"Diharapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pemindahan Ibu  Kota Negara, perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi/lembaga internasional sudah dapat berkedudukan di IKN Nusantara," demikian tertulis dalam rancangan beleid tersebut.

Pembangunan IKN Nusantara Mulai Pertengahan 2022

Sebelumnya, Kementerian PUPR memberi sinyal bisa memulai pembangunan konstruksi IKN Nusantara pada awal semester II-2022. Pasalnya, berbagai persiapan seperti rancangan infrastruktur dasar telah dimulai sejak akhir 2019. Begitu pula dengan desain Kawasan Inti Pusat Pemerintah (KIPP) yang telah rampung sejak akhir tahun lalu.

"Kita juga menyiapkan antisipasi kalau segera dimulai pelaksanaan fisik, kami siapkan beberapa desain. Antara lain berupa basic design untuk bangunan utama atau super prioritas, seperti bangunan-bangunan monumental yang nantinya ada termasuk istana dan beberapa kementerian dan sebagainya," ujar Kasatgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR, Imam Santoso Ernawi, dalam diskusi virtual, Rabu (2/2).

Bila proses lelang sudah bisa dimulai dari sekarang, paling tidak bakal membutuhkan waktu antara 50 sampai 60 hari. Dengan demikian, Kementerian PUPR mengasumsikan pembangunan fisik di kawasan prioritas sudah harus dimulai pada pertengahan 2022 agar bisa rampung sebelum 2024.

Imam berharap kejelasan pendanaan ini bisa dilakukan lebih cepat. Apakah anggaran nantinya akan ada di PUPR atau di badan otorita yang bakal dibentuk nantinya.

"Semakin cepat semakin baik. Kami sih menyarankan awal semester dua sudah betul-betul di lapangan. Meskipun kita sudah mulai dari sekarang untuk bangunan yang prioritas KIPP," tutur Imam.