Pemerintah Diskusikan Skema Tarif dan Subsidi Kereta Cepat

Jakarta, FORTUNE - Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan pemerintah belum memutuskan pemberian subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Saat ini, menurutnya, skema tersebut masih dibahas bersama Kementerian Perhubungan.

Dia mengatakan di JCC, Senayan, Selasa (22/8), bahwa skema public service obligation (PSO) untuk KCJB juga belum diatur. Berbeda dari kereta lintas raya terpadu (LRT) Jabodebek yang telah memiliki landasan hukum Peraturan Presiden (Perpres) serta turunannya berupa Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 tahun 2023 tentang Tarif Angkutan Orang Dalam Kereta Api Ringan Terintegrasi Jabodebek untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik.

"Tiket terus terang belum. Itu nanti kewenangan Kemenhub. Belum finalisasi," ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, operasional reguler KCJB juga belum ditetapkan mengingat pada September mendatang masih perlu tahap uji coba.

“Kami belum tahu tanggalnya. Nanti kami lihat. Itu terkait [persetujuan dari] Kemenhub. Nanti kami lihat kapan bisa full operation," katanya.

Pun demikian, sejauh ini progres pembangunan KCJB sudah sesuai dengan target yang ditetapkan. Melalui uji coba yang dilakukan beberapa waktu lalu, kata Tiko, KCIC masih terus melakukan penyempurnaan dalam hal sarana dan prasarana.

"Kami lagi terus tes keretanya dan harusnya sih September ini kita bisa uji coba. Enggak ada isu. Penguatan terus di berbagai lokasi, termasuk stasiun Halim kemarin saya review sudah 99,7 persen. Padalarang juga progres. Jadi, kita on track," ujarnya.

Di luar itu, pemerintah juga tengah mencoba untuk mengintegrasikan stasiun KCJB di Tegaluar dengan kawasan Kota Bandung, "nyambung dengan kawasan stadion dan masjid yang baru itu. Diharapkan nanti memang masyarakat bisa memilih turun di Padalarang atau Tegaluar," katanya.

Operasional Mundur

Sebelumnya, General Manager Corporate Secretary KCIC, Eva Chairunisa, mengatakan rencana operasional terbatas atau PT Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang semula akan dimulai pada 18 Agustus 2023 akhirnya mundur. KCIC selaku operator menegaskan kemunduran tersebut ditujukan untuk mempersiapkan berbagai hal. 

“Uji coba pra-operasi akan mundur dari jadwal sebelumnya, dan akan berlangsung mulai awal September 2023. Pada masa tersebut, masyarakat dapat mencoba KA cepat relasi Jakarta–Bandung tanpa dikenakan biaya,” kata Eva dalam pernyataan pers pada awal Agustus.

Pengoperasian moda transportasi kereta cepat pertama di Indonesia maupun di Asia Tenggara itu memerlukan persiapan sangat matang. Dia mengatakan seluruh aspek akan dipersiapkan dengan baik serta mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelanggan KA cepat. 

“Saat ini KCIC juga terus memastikan seluruh kelengkapan pendukung operasional dapat berjalan dengan baik nantinya saat dioperasikan,” ujarnya.