Jakarta, FORTUNE - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai Pemerintah Indonesia perlu memperkuat permodalan Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk mengoptimalkan pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Indonesia.
Menurut Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, selama ini skema penugasan PLN kepada anak perusahaan masih menjadi opsi prioritas. Melalui skema ini, anak perusahaan mencari pihak yang bersedia untuk berinvestasi–equity investor–dengan kepemilikan minoritas tetapi harus mau menanggung porsi equity yang lebih besar melalui pinjaman pemegang saham (shareholder loan).
“Skema ini menguntungkan PLN, tetapi memangkas pengembalian investasi bagi investor dan beresiko pada bankability proyek dan minat pemberi pinjaman. Skema ini juga dapat menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat di antara para pelaku usaha, karena hanya mereka yang punya ekuitas besar saja yang bisa bermitra dengan PLN, dan mayoritas investor asing,” katanya dalam keterangan yang diterima Fortune Indonesia, Kamis (9/11).
Dengan permodalan yang kuat, PLN dan anak perusahaan bisa mengonversi pinjaman yang diberikan dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN), menjadi kepemilikan saham pada proyek PLTS terapung.
Dengan begitu, minat pelaku usaha untuk berinvestasi akan meningkat, karena tingkat pengembalian investasi sesuai profil risiko tetap menarik dan beban tambahan dalam mengelola investasi yang tidak terlalu besar.