IKN akan Jadi Ibu Kota Politik 2028, Apa Artinya?

Secara sederhana, ibu kota politik adalah kota yang menjadi pusat operasional pemerintahan, meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kota ini menjadi sentral pengambilan keputusan politik sebuah negara.

Artinya, ketika Nusantara berstatus ibu kota politik, maka fokus utamanya adalah menjalankan fungsi pemerintahan. Sementara Jakarta tetap mempertahankan perannya sebagai pusat ekonomi dan keuangan nasional, sebagaimana yang sudah berlangsung selama puluhan tahun.

Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjelaskan, konsep ibu kota politik berarti pembangunan di IKN diprioritaskan untuk menghadirkan gedung-gedung pemerintahan, termasuk kantor eksekutif, DPR RI, DPD RI, dan MPR RI.

Fenomena pemisahan fungsi politik dan ekonomi bukan hal baru. Beberapa negara sudah lebih dahulu menerapkannya, antara lain:

• Malaysia memisahkan pusat pemerintahan di Putrajaya, sementara Kuala Lumpur tetap menjadi pusat bisnis dan keuangan.

• Australia menempatkan Canberra sebagai ibu kota politik, sedangkan kegiatan ekonomi terbesar tetap berpusat di Sydney.

Dengan model serupa, Indonesia berharap IKN dapat berfungsi optimal sebagai kota politik tanpa mengurangi peran vital Jakarta di bidang ekonomi.

Agar IKN benar-benar siap menjadi ibu kota politik, pemerintah menetapkan sejumlah indikator keberhasilan, antara lain:

• Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) seluas 800–850 hektare sudah terbangun.

• Pembangunan gedung perkantoran di IKN mencapai 20 persen.

• Hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan terbangun hingga 50 persen.

• Sarana dan prasarana dasar kawasan IKN minimal tercapai 50 persen.

• Indeks aksesibilitas dan konektivitas kawasan IKN mencapai angka 0,74.

Selain itu, pemerintah menargetkan pemindahan 1.700–4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) ke IKN pada tahap awal. Penerapan sistem kota cerdas (smart city) juga ditargetkan minimal 25 persen untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital.

Perbedaan mendasar antara ibu kota politik dan ibu kota ekonomi terletak pada fungsi utama yang dijalankan.

• Ibu kota politik: fokus pada pengelolaan pemerintahan, pusat pengambilan keputusan, dan tempat beradanya lembaga negara.

• Ibu kota ekonomi: berfungsi sebagai pusat kegiatan bisnis, perdagangan, keuangan, dan ekonomi masyarakat.

Dengan pemisahan ini, pemerintah berharap tercipta pemerataan pembangunan. Jakarta tetap berkembang sebagai pusat ekonomi. Di sisi lain, IKN mengemban tugas sebagai pusat politik yang lebih representatif dan modern.

Sejumlah proyek prioritas telah ditetapkan guna memastikan kesiapan IKN, yaitu:

• Penataan ruang dan pembangunan KIPP.

• Pembangunan gedung pemerintahan pusat.

• Penyediaan hunian untuk ASN dan masyarakat.

• Pembangunan infrastruktur dasar, termasuk jalan, air, dan energi.

• Pengembangan layanan kota cerdas berbasis digital.

Penetapan IKN sebagai ibu kota politik 2028 menandai babak baru perjalanan Indonesia dalam memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta. Konsep ini bukan sekadar relokasi, melainkan strategi jangka panjang agar fungsi politik dan ekonomi berjalan lebih seimbang.

Dengan target pembangunan KIPP, hunian berkelanjutan, infrastruktur dasar, hingga layanan kota cerdas, pemerintah optimistis Nusantara benar-benar siap menjadi pusat politik Indonesia dalam tiga tahun mendatang.

1. Kapan IKN resmi ditetapkan sebagai ibu kota politik?
   Pemerintah menetapkan target IKN menjadi ibu kota politik pada 2028, sesuai Perpres Nomor 79 Tahun 2025.

2. Apa perbedaan Jakarta dan IKN nantinya?
   Jakarta tetap berperan sebagai pusat ekonomi dan keuangan, sementara IKN fokus sebagai pusat pemerintahan dan politik nasional.

3. Apa itu Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP)?
   KIPP adalah area utama di IKN yang menjadi lokasi gedung pemerintahan pusat, termasuk kantor eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Luasnya sekitar 800–850 hektare.

4. Berapa jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN tahap awal?
   Pemerintah menargetkan 1.700–4.100 Aparatur Sipil Negara (ASN) dipindahkan ke IKN dalam tahap pertama.

5. Mengapa pemerintah memisahkan fungsi ibu kota?
   Tujuannya agar pembangunan lebih merata, mengurangi beban Jakarta, serta menghadirkan pusat pemerintahan yang representatif, modern, dan berkelanjutan.