Jakarta, FORTUNE - Pemerintah Indonesia memastikan rencana pengadaan sejumlah komoditas pertanian dan peternakan dari Amerika Serikat (AS) sebagai langkah implementasi Agreements on Reciprocal Trade (ART). Kebijakan ini mencakup alokasi impor 1.000 ton beras khusus serta 580.000 ekor ayam hidup kategori Grand Parent Stock (GPS).
Penyusunan kebijakan ini diklaim telah melalui kalkulasi mendalam demi menjaga stabilitas pasokan sekaligus memenuhi kebutuhan manufaktur domestik. Haryo Limanseto, Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, menegaskan seluruh rencana impor tetap mengedepankan perlindungan terhadap kepentingan petani dan peternak nasional.
Mengenai komoditas beras, Haryo menyatakan kuota 1.000 ton tersebut bersifat sangat spesifik dan hanya diperuntukkan bagi klasifikasi beras tertentu. Ia menyebutkan bahwa realisasi di lapangan nantinya akan sangat bergantung pada dinamika permintaan pasar dalam negeri.
“Dalam lima tahun terakhir Indonesia tidak melakukan impor beras dari AS. Komitmen impor 1.000 ton ini sangat kecil, hanya sekitar 0,00003 persen dari total produksi beras nasional tahun 2025 yang mencapai 34,69 juta ton,” kata Haryo dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/2).
Dengan porsi yang amat minim tersebut, otoritas meyakini tidak akan ada dampak signifikan terhadap ketahanan pangan nasional maupun stabilitas harga di pasar domestik.
Bergeser ke sektor peternakan, fokus utama pemerintah adalah mendatangkan live poultry untuk kebutuhan bibit induk utama atau GPS sebanyak 580.000 ekor. Ini dinilai mendesak karena Indonesia hingga saat ini belum memiliki fasilitas pembibitan GPS mandiri, padahal komoditas ini merupakan jantung genetik industri perunggasan nasional.
“Impor GPS sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri perunggasan. Tanpa akses GPS, pasokan ayam nasional justru terancam,” kata Haryo terkait estimasi pengadaan senilai US$17 juta–20 juta tersebut.
Di sisi lain, akses terhadap bagian ayam seperti leg quarters, breasts, hingga legs tetap dimungkinkan selama selaras dengan persyaratan kesehatan hewan dan keamanan pangan. Selain itu, pemerintah juga menjaga pasokan rutin mechanically deboned meat (MDM), atau bahan baku industri olahan seperti sosis dan bakso, dengan volume tahunan berkisar 120.000–150.000 ton.
Sinergi dengan AS ini juga meluas pada komoditas jagung, tapi khusus untuk menyokong industri makanan dan minuman (MaMin). Pada 2025, kebutuhan jagung untuk sektor manufaktur ini diproyeksikan mencapai 1,4 juta ton.
“Jagung asal AS memiliki spesifikasi yang sesuai standar industri MaMin. Ketentuan ini penting untuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi sektor yang kontribusinya besar terhadap perekonomian,” ujar Haryo.
Signifikansi sektor MaMin memang tidak bisa dipandang sebelah mata. Industri ini menyumbang 7,13 persen terhadap PDB nasional serta berkontribusi 21 persen terhadap total ekspor non-migas atau setara US$48 miliar. Selain itu, sektor ini menjadi tumpuan bagi 6,7 juta tenaga kerja pada 2025.