Jokowi Ungkap Jurus Sukses Pemerintah Atasi Pandemi

Di tengah upaya penanganan pandemi tahun 2022, Jokowi mengatakan Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi nasional. “Kuartal III berada di angka 5,72 dan year on year di tahun 2022, seperti tadi Pak Menko Airlangga menyampaikan 5,3 (persen), kalau itu tercapai sebuah prestasi yang sangat baik yang bisa kita capai,” katanya.

Menurutnya, kehati-hatian dalam menerapkan kebijakan adalah salah satu kunci mencapai pertumbuhan ekonomi ini. “Oleh sebab itu, setelah PPKM kita cabut di akhir tahun 2022, masa ini adalah masa transisi dan kita tetap harus waspada,” ujarnya.

Faktor penunjang daya tahan Indonesia di masa pandemi adalah kolaborasi dan kerja sama antar berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat. Sinergitas membuat Indonesia mampu mencapai berbagai hal pada saat ini, baik dari sisi penyuntikan vaksinasi maupun penguatan ekonomi.

“Satu persatu 448 suntikan itu kita berikan pada masyarakat, bukan persoalan yang gampang,” kata Jokowi. “Begitu hitungan salah sedikit, ekonomi akan jatuh. Tetapi begitu gasnya terlalu kencang juga, pandeminya juga bisa naik. Itulah yang kita lakukan menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi yang semuanya menekan manajemen negara, tidak mudah.”

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa Satgas (Satuan Tugas Penanganan) Covid-19 tetap berjalan sampai masyarakat resilient. Vaksinasi booster tetap berjalan dan diberikan secara gratis, sampai tahapan kedua vaksin penguat yang sudah berjalan.

Pada sisi ekonomi, kata Airlangga, pemerintah terus berupaya memperkuat ketahanan dalam menghadapi berbagai potensi risiko dan tantangan global yang semakin sulit untuk diprediksi dan diperhitungkan. Menurut Airlanggga, beberapa langkah akan dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta stabilitas keuangan, maupun nilai tukar.

“Langkah yang diambil yaitu Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan agar sektor keuangan resilient, kemudian Perpu Undang-Undang Cipta kerja serta pengaturan devisa hasil ekspor yang diharapkan dapat memitigasi risiko stagflasi dengan kepastian hukum di tengah situasi yang tidak pasti,” kata Airlangga.