Jakarta, FORTUNE –Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, Indonesia memiliki ketahanan perekonomian yang teruji di tengah ketidakpastian global. Keyakinan ini bahkan ia ungkapkan pada saat komunitas global menyatakan Indonesia merupakan negara yang rentan terpuruk.

“Kalau kita ingat saat itu ada taper tantrum dan yang kalau kita lihat angka detail di situ di 2014-2015, defisit transaksi berjalan kita berada di angka US$27,5 miliar di 2014. Kemudian di 2015 berada di angka US$17,5 miliar. Kalau kita lihat lagi lebih detail di 2014 neraca dagang kita masih defisit US$2,2 miliar,” ujar Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12).

Untuk membalikkan anggapan tersebut pada 2014-2015, pemerintah Indonesia melakukan sejumlah upaya. Pada masa itu, Jokowi menginstruksikan jajarannya agar berani melakukan reformasi struktural untuk menjaga ekonomi makro dari hal-hal yang membahayakan.

Berbagai hasil nyata dari perbaikan-perbaikan yang dilakukan pemerintah, seperti neraca transaksi berjalan yang pada kuartal III-2022 sudah surplus sebesar US$8,9 miliar atau 0,9 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. “Artinya, perbaikan-perbaikan itu betul-betul nyata dan kelihatan dalam angka-angka. Saya selalu pasti meminta angka karena itu penting sekali,” katanya.

Upaya yang dilakukan

Presiden Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia Tahun 2023, Rabu (21/12). (Tangkapan layar)

Salah satu yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan surat berharga negara (SBN), yang saat itu 38,5 persen dikuasai asing, sedangkan saat ini jumlahnya menyusut menjadi 14,8 persen. “Kalau masih dikuasai asing, begitu goyah sedikit makro kita, keluar berbondong-bondong, goyah pasti kurs kita. Ini upaya-upaya yang kita lakukan,” katanya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan kemampuan domestik melalui pemanfaatan aset-aset negara secara produktif. Adapun beberapa aset negara yang dianggap menganggur pada masa itu, seperti izin konsesi hutan dan tambang yang diberikan kepada perusahaan swasta maupun badan usaha milik negara (BUMN).

Jokowi menginstruksikan Menteri Investasi, Menteri ESDM untuk mencabut konsesinya dan memberikannya kepada yang punya kemampuan, sehingga lahan jadi lahan produktif dan berdampak positif bagi perekonomian negara. “Aset itu menjadi aset produktif sehingga kemarin dicabut 2.078 konsesi-konsesi, baik konsesi hutan maupun konsesi tambang,” ujarnya.

Ia pun menyoroti aset lain seperti gedung-gedung yang juga dibiarkan menganggur, tidak dipakai, dan tidak disewakan serta peralatan-peralatan operasional yang justru ditumpuk di gudang.