Jakarta, FORTUNE - Sejak Januari 2026 hingga Oktober 2026, kebakaran hutan dan lahan melanda berbagai daerah di Indonesia dengan total luas terbakar mencapai 1,92 hektar. Lembaga riset Center of Economic and Law Studies memproyeksi total biaya ekonomi dan biaya kesehatan dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2026 mencapai Rp359,58 triliun hingga Rp565,03 triliun.
Papua Selatan mendominasi total luas kebakaran hutand an lahan sebesar 319.119,68 hektar atau sekitar 1,15 kali lipat dari provinsi kedua yakni Kalimantan Barat sebesar 277.127,29 hektar. Nusa Tenggara Timur berada di urutan ketiga dengan total luas terbakar mencapai 223.192,98 hektar.
Secara terperinci, total kerugian dari hilangnya aset fisik dan aktivitas ekonomi akibat kebakaran hutan dan lahan mencapai Rp340,38 triliun atau 2,69 persen dari PDB. Selain itu, potensi kehilangan penerimaan pajak daerah mencapai Rp4,06 triliun.
Kerugian ini bukan hanya dari aset yang terdampak langsung, namun aktivitas ekonomi yang terhenti akibat adanya kebakaran hutan dan lahan. Aktivitas ekonomi tersebut meliputi perdagangan termasuk warung, ritel, pertanian, industri pengolahan.
Dari sisi wilayah, Papua mencatatkan dampak negatif paling besar yakni Rp59,43 triliun (40,60 persen PDRB), diikuti Kalimantan Barat sebesar Rp41,91 triliun (36,16 persen PDRB), Kalimantan Tengah mencapai Rp32,89 triliun (31,97 persen PDRB), serta Nusa Tenggara Timur sebesar Rp31,33 triliun (28,26 persen PDRB).
"Hal ini menandai bahwa karhutla bukan hanya didominasi oleh wilayah Kalimantan dan Sumatera, namun juga sudah merambat ke Indonesia Timur," demikian riset CELIOS, dikutip Selasa (3/11).
Dari sisi sektoral, kerugian ekonomi terkonsentrasi pada sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu yang kehilangan Rp262,33 triliun atau 77,1 persen dari total kerugian PDB. Nilai kerugian sektor ini melampaui PDB sektor kehutanan ini sendiri yakni Rp98,48 triliun karena kerugian yang dihitung mencakup hilangnya aset tegakan hutan dan biaya restorasi lahan yang terbakar, tidak hanya produksi kayu yang hilang dalam satu tahun.
Sektor turunan dan penopang terkait dengan sektor kehutanan juga kehilangan Rp78,05 triliun.
Sementara itu, perdagangan besar dan eceran menjadi sektor non kehutanan yang paling terdampak dengan kerugian Rp18,20 triliun, pertambangan Rp11 triliun, industri pengolahan selain makanan dan minuman Rp9,88 triliun, jasa keuangan Rp8,46 triliun, serta angkutan dan pergudangan Rp6,94 triliun.
Spesifik dampak Karhutla ke daerah, Jawa Timur kehilangan potensi pajak bersih terbesar yakni Rp981,5 miliar, diikuti DKI Jakarta sebesar Rp734,8 miliar, dan Kalimantan Timur sebesar Rp446,6 miliar. Sementara Kalimantan Barat sebagai salah satu provinsi dengan luas terbakar terbesar kehilangan potensi pajak bersih sebesar Rp210,4 miliar.
CELIOS mengatakan bahwa dampak kehilangan ini berdasarkan yang berhubungan dengan produksi kehutanan yang hilang sehingga sektor turunan di provinsi lainnya juga terbatas. Dengan demikian, Jawa Timur dan DKI Jakarta mendapatkan dampak terhadap potential loss penerimaan daerah yang cukup besar.
Selain dampak pada ekonomi secara provinsi dan nasional, kebakaran hutan dan lahan juga mengakibatkan adanya biaya kesehatan. Kementerian Kesehatan mencatat 306.309 penduduk di tujuh provinsi yang paling terdampak asap menderita saluran pernapasan akut (ISPA) dalam dua bulan terakhir, dan 146.037 kasus di antaranya, hampir separuhnya, menimpa anak di bawah 10 tahun.
Menurut riset CELIOS, total biaya kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis mencapai Rp19,20 triliun yang berasal dari biaya kesehatan langsung dan biaya kesehatan tidak langsung. Sementara total biaya kesehatan untuk masyarakat yang terdiagnosis dan bergejala mencapai Rp224,65 triliun.