Kejagung dan BPKP Bentuk Tim Gabungan Audit Tata Kelola Kelapa Sawit

Ateh menyebut, Kejaksaaan Agung merupakan pihak awal yang mengungkap urgensi pembenahan industri kelapa sawit di Indonesia. Saat ini pun lembaga tersebut terus melaksanakan penyelidikan/penyidikan terhadap beberapa aktor yang terlibat dalam tata kelola industri tersebut, termasuk perusahaan kelapa sawit.

“Sebanyak 42 auditor BPKP akan bergabung dan berkolaborasi dengan Kejaksaan Agung dalam menghasilkan solusi jangka panjang dan perbaikan tata kelola industri sawit di Indonesia,” ujarnya.

Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan pihaknya mengedepankan upaya preventif untuk menertibkan tata kelola dan mengoptimalkan penerimaan negara dari industri kelapa sawit.

"Jadi tidak semata-mata kita tertibkan, kemudian kita pidanakan. Kita tidak menggunakan pola represif dulu, tapi akan kita gunakan preventif dulu," katanya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan membeberkan ada sejumlah perusahaan kelapa sawit yang memiliki banyak lahan di Indonesia, tetapi justru menyetor pajak di Singapura.

Luhut mengatakan BPKP telah menghimpun data dari 154 asosiasi pelaku usaha sawit di berbagai kabupaten dan kota penghasil kelapa sawit. Hasilnya, ditemukan beberapa perusahaan asing yang memiliki banyak lahan sawit di Indonesia. Perusahaan tersebut bermarkas di Singapura dan akan pindah ke Indonesia. 

"Masa kita punya ratusan ton, jutaan hektare tanah kelapa sawit, ada yang markasnya di luar, bayar pajaknya di luar, dia enak-enak keluar terima duit," ujar Luhut di kantor BPKP, Rabu (15/6).  

Ia menyatakan pemerintah harus tegas mengawasi perusahaan tersebut agar asas keadilan dalam industri sawit bisa diterapkan. Luhut mengatakan akan mendorong terus persoalan ini agar industri kelapa sawit di Indonesia bisa mandiri.

"Yang saya dorong karena saya sebagai orang tua, kita itu mandiri, jangan kita diatur orang lain," kata Luhut.