Jakarta, FORTUNE — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mempertanyakan kenaikan harga beras di sejumlah daerah di tengah ketersediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang masih melimpah di gudang Perum Bulog. Pemerintah meminta Bulog menjelaskan penyebab kenaikan harga sekaligus memastikan intervensi dilakukan secara tepat sasaran.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, mencecar Direktur Operasi Perum Bulog, Andi Afdal, mengenai persoalan tersebut. Menurutnya, tingginya stok beras pemerintah semestinya dapat menjadi instrumen dalam menahan kenaikan harga di pasar.
“Itu belum menjawab secara jelas fokus terhadap substansi permasalahan kita, di mana stok kita banyak tapi harga beras naik,” kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang disiarkan secara virtual, Senin (14/9).
Tomsi meminta Bulog menjelaskan secara tegas letak persoalan serta langkah cepat yang akan dilakukan guna mengatasi kenaikan harga di sejumlah daerah.
Andi mengatakan stok CBP saat ini 4,69 juta ton setelah mengalami penurunan sekitar 500.000 ton sejak awal hingga pertengahan September akibat penyaluran berbagai program pemerintah.
“Cadangan beras pemerintah kita masih di atas 5,2 juta ton. Seiring dengan kita menggelontorkan melalui bantuan pangan maupun SPHP, sekarang relatif masih aman di atas 4 juta, yaitu 4,69 juta ton,” kata Andi.
Menurutnya, stok tersebut tersebar di berbagai wilayah dan dapat disalurkan melalui dua jalur utama, yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta bantuan pangan. Namun, kenaikan harga di sejumlah wilayah membutuhkan pemetaan lebih spesifik agar intervensi Bulog tidak dilakukan secara seragam.
Penyaluran SPHP sepanjang tahun ini juga telah mendekati target. Hingga September, realisasi penyerapan SPHP telah mencapai 95,22 persen dari target tahunan. Bulog, kata dia, akan terus menggelontorkan beras terutama ke daerah yang teridentifikasi mengalami kenaikan harga.
“Harapan kita memang ini bisa menahan laju kenaikan harga beras yang kita perhatikan tadi,” ujarnya.
Selain stok yang sudah tersedia, pemerintah juga telah menetapkan tambahan kuota 1 juta ton yang dapat digelontorkan Bulog mulai September hingga akhir 2026. Penyaluran tersebut bahkan diproyeksikan berlanjut hingga Maret 2027.
Andi menyatakan Bulog memiliki stok cukup untuk melakukan intervensi. Namun, efektivitas intervensi sangat bergantung pada koordinasi dengan pemerintah daerah dan Satgas Pangan untuk menentukan titik-titik yang mengalami tekanan harga serta besaran beras yang perlu dikeluarkan.
Berdasarkan data BPS yang diolah dari SP2KP Kementerian Perdagangan, harga beras nasional masih mengalami peningkatan hingga minggu kedua September 2026. Harga beras medium naik 0,67 pesen dibandingkan dengan Agustus menjadi Rp14.630 per kilogram, sedangkan beras premium naik 0,60 persen menjadi Rp16.480 per kilogram.
Terkait kapan harga beras diperkirakan kembali turun, Andi mengatakan Bulog akan melihat dampak intervensi dalam rentang waktu satu minggu. Penyaluran beras dalam jumlah besar melalui SPHP, bantuan pangan, dan Gerakan Pangan Murah (GPM) diharapkan dapat menekan harga di daerah yang mengalami kenaikan.