Jakarta, FORTUNE - Kementerian Keuangan menerima setoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) senilai Rp1,02 triliun yang bersumber dari hasil pemulihan aset negara oleh Badan Pemulihan Aset (BPA) Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan pengembalian dana tersebut menegaskan pergeseran paradigma penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, koridor hukum saat ini tidak hanya fokus pada penghukuman fisik pelaku tindak pidana, tetapi juga menitikberatkan pada optimalisasi pengembalian kerugian finansial yang diderita negara.
"Pemulihan aset merupakan bagian penting dari upaya menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan penerimaan negara yang pada akhirnya dapat dimanfaatkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat," ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Senin (15/6).
Jika dibedah secara terperinci, aliran dana non-pajak ini dihimpun dari tiga pos pemulihan. Sumber terbesar berasal dari hasil lelang akbar BPA Fair 2026 yang digelar pada 18 Mei–21 Mei 2026 dengan perolehan Rp978,1 miliar.
Kontribusi berikutnya datang dari pelacakan aset tanah dan bangunan senilai Rp30,9 miliar, serta pencairan aset tunai sebesar Rp51,6 miliar dari terpidana kasus korupsi legendaris, Eddy Tansil.
Dari hasil lelang BPA Fair 2026, animo pasar tercatat cukup tinggi. Sebanyak 291 unit aset properti dan barang sitaan berhasil terjual dari total 308 unit aset yang ditawarkan.
Secara khusus, Purbaya juga memberikan apresiasi tinggi terhadap keberhasilan perampasan dana tunai dari perkara Eddy Tansil yang telah mengambang selama puluhan tahun.
"Kasus Eddy Tansil mengingatkan bahwa kerugian negara tidak boleh menjadi masa lalu tanpa penyelesaian. Siapa yang merugikan negara, sampai kapan pun akan kita kejar. Waktu boleh berjalan, tetapi hak negara tidak boleh hilang," kata Purbaya.
Sebagai otoritas fiskal, Kementerian Keuangan berkomitmen mengelola seluruh dana repatriasi aset ini secara tertib, transparan, dan akuntabel sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku.
“Pengelolaan yang baik diharapkan semakin memperkuat kapasitas fiskal negara dalam mendukung pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.