Kontribusi BPKP ke Keuangan Negara Capai Rp66,6 T hingga Juli 2022

Jakarta, FORTUNE - Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengatakan kontribusi lembaganya terhadap keuangan negara dan daerah mencapai Rp66,66 triliun sepanjang semester I tahun ini.

Jumlah itu meningkat jauh dibandingkan dua tahun sebelumnya di mana sepanjang tahun, pada 2020 dan 2021, kontribusinya masing-masing hanya sebesar Rp61,62 triliun dan Rp54,32 triliun.

"Ini sejalan dengan tambahan instruksi dari bapak presiden untuk melakukan pengawasan atau pemeriksaan terhadap klaim-klaim atau tagihan terhadap pemerintah," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi XI, Rabu (7/9).

Yusuf menjelaskan, kontribusi tersebut terdiri dari tiga jenis. Pertama penyelamatan keuangan negara dan daerah yang sebesar Rp14,02 triliun. Kedua, penghematan keuangan negara dan daerah sebesar Rp49,40 triliun.

"Penghematan itu uangnya belum keluar jadi waktu membayar kita koreksi sehingga tidak jadi keluar. Kalau penyelamatan itu hasil audit investigasi. Jadi uangnya sudah keluar kita audit investigasi supaya dikembalikan. Tapi kalau penghematan itu tidak jadi keluar. Seperti kereta cepat misalnya dan segala macam," tuturnya.

Terakhir, optimalisasi penerimaan negara dan daerah yang jumlahnya mencapai Rp3,24 triliun. Dalam hal ini, BPKP membantu optimalisasi penerimaan negara dan daerah dengan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). "Jadi melakukan pengawasan PNBP dan sebagainya," terang Yusuf.