Mendagri Minta Pemda Ajak UMKM Jadi Penyangga Perekonomian di AOE 2022

Tito menyampaikan bahwa peran UMKM dalam situasi global yang sedang tidak baik-baik saja akan memegang peranan penting bagi tulang punggung ekonomi masyarakat. Berbagai krisis global serta dampakanya mulai terasa, baik di sektor pangan, energi, keuangan, dan sangat rentan bergesar ke politik.

Oleh karena itu, kata Tito, sektor UMKM dapat berperan sebagai sektor riil dengan risiko capital flight (pelarian modal) jauh lebih rendah dibandingkan sektor lainnya.

“Krisis apapun bentuknya, pada akhirnya akan membuat investor berpikir ulang apakah dananya tetap ditahan atau ditarik keluar. Kondisi ini tentunya menimbulkan kerawanan terjadinya pelarian modal, khususnya di sektor non riil seperti pasar saham dan portofolio,” ujarnya.

Sementara, Ketua Umum Apkasi (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), Sutan Riska Tuanku Kerajaan, mengatakan bahwa kondisi dunia yang belum pulih benar dari pandemi Covid-19, ditambah berbagai situasi krisis global, menjadi tantangan baik bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga dunia usaha. “Harapan rakyat begitu besar agar roda perekonomian kembali bergeliat secara normal,” ujarnya.

Untuk itu, pemerintah pusat mesti mengarahkan pemerintah daerah–salah satunya terkait UMKM–mengenai upaya yanag perlu dilakukan di tengah berbagai gejolak dunia. “Pemerintahan kabupaten/kota-lah yang harus bisa menerjemahkan berbagai inisiatif besar tingkat dunia menjadi kebijakan konkret yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” tuturnya.

AOE akan berlangsung selama 3 hari, mulai 20-22 Juli 2022, di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta. Bersamaan dengan penyelenggaraan rangkaian KTT G20 di Indonesia, maka tema dari AOE 2022 adalah ‘Pulihkan Ekonomi Daerah Melalui jejaring Glogal’.

Kegiatan ini diikuti oleh 123 Pemerintah Kabupaten, lima Perusahaan Swasta, dan dua BUMN yang menempati 247 booth stand, untuk siap berkolaborasi dengan para buyer dan investor potensial.

“Tentu investasi yang kita inginkan adalah investasi yang berkelanjutan, membawa manfaat langsung bagi rakyat kabupaten, tidak merusak lingkungan, dan menghormati kearifan lokal. Adalah tugas kita, para bupati sebagai kepala daerah, yang mendapat mandat langsung dari rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkelanjutan,” ucap Sutan Riska.