Mengapa Pemerintah Batasi Ekspor Minyak Jelantah dan Limbah Sawit?

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah resmi memperketat aturan ekspor limbah pabrik kelapa sawit (palm oil mill effluent/POME), residu minyak sawit berkadar asam tinggi (high acid palm oil residue/HAPOR), serta minyak jelantah (used cooking oil/UCO). Langkah ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 2 Tahun 2025, yang merupakan revisi dari Permendag Nomor 26 Tahun 2024 tentang Ketentuan Ekspor Produk Turunan Kelapa Sawit. Kebijakan baru tersebut mulai berlaku efektif pada 8 Januari 2025.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, mengatakan kebijakan ini dirancang menjamin ketersediaan bahan baku minyak sawit bagi program minyak goreng rakyat, serta mendukung penerapan biodiesel berbasis minyak sawit dengan campuran 40 persen (B40).