Baca artikel Fortune IDN lainnya di IDN App
IDN Ecosystem
IDN Signature Events
For
You

Pemerintah Bentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantura, AHY Jadi Dewan Pengarah

DRA_4072 copy.jpg
Menko Infrastruktur Agus Harimurto Yudhoyono (AHY) saat menjadi pembicara pembuka Indonesia Summit 2025 by IDN di Tribrata, Jakarta, Rabu (27/8/2025). (Dok. IDN)
Intinya sih...
  • Menteri Koordinator IPK, AHY, ungkap tujuan Badan Otorita Pantura: proteksi masyarakat dari bencana banjir, rob, dan penurunan tanah di wilayah utara Jawa.
  • Badan Otorita akan segera menyusun roadmap proyek secara keseluruhan dengan melibatkan banyak stakeholders.
  • Sejumlah kementerian terkait infrastruktur juga akan terlibat untuk mendorong penyelesaian tanggul laut Giant Sea Wall di Pesisir Utara Jawa.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, FORTUNE -  Pemerintah secara resmi membentuk Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara (Pantura) Jawa untuk mengawal megaproyek Giant Sea Wall. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), ditunjuk sebagai dewan pengarah untuk badan baru ini.

AHY menjelaskan, tujuan utama badan otorita ini adalah melindungi kawasan Pesisir Utara Jawa dari berbagai ancaman bencana seperti banjir rob hingga penurunan permukaan tanah (land subsidence).

Langkah pertama yang akan segera dilakukan adalah menyusun peta jalan (roadmap) yang komprehensif untuk keseluruhan proyek. Hal ini menandai dimulainya fase operasional untuk salah satu proyek strategis nasional tersebut.

“Saya menyambut tentunya dengan suka cita hadirnya Badan Otorita ini menjadi badan konstruktif yang operasional,” ujar AHY usai menghadiri acara Indonesia Summit 2025 di Jakarta, Rabu (27/8).

Ia menekankan proyek tanggul laut raksasa ini akan menjadi proyek jangka panjang yang membutuhkan investasi sangat besar. Oleh karena itu, pelaksanaannya akan melibatkan banyak pemangku kepentingan (stakeholders) dari pemerintah pusat hingga daerah.

Koordinasi lintas-sektor menjadi kunci, melibatkan kementerian teknis seperti Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, hingga Kementerian Perhubungan.

AHY juga menyoroti peran krusial pemerintah daerah dalam menyukseskan proyek ini.

“Pemerintahan provinsi maupun pemerintahan kabupaten dan kota yang dilalui oleh proyek Giant Sea Wall ini tentunya juga harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan,” katanya.

Share
Topics
Editorial Team
Bonardo Maulana
EditorBonardo Maulana
Follow Us