Jakarta, FORTUNE - Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga stabilitas pembiayaan UMKM dan memastikan akses kredit tetap terjaga di tengah peningkatan risiko sektor mikro. Hingga kuartal I 2026, KUR menunjukkan kinerja stabil dengan pertumbuhan positif sebesar 0,21 persen (yoy) dan baki debet mencapai Rp522 triliun.
“Stabilitas ini menegaskan peran KUR sebagai jangkar pembiayaan UMKM di tengah dinamika ekonomi,” ujar Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya, dikutip Senin (20/4).
Meski demikian, dari sisi struktur, pertumbuhan kredit ditopang oleh kinerja pada segmen korporasi, komersial, dan konsumer. Pertumbuhan kredit nasional mencapai 10,42 persen (yoy) per Maret 2026. Kredit korporasi tumbuh 14,29 persen, kredit konsumer sebesar 13,97 persen, dan kredit komersial 11,11 persen. Di tengah tren positif tersebut, kredit UMKM mengalami kontraksi sebesar 3,57 persen.
Pemerintah juga mencermati adanya tren peningkatan rasio kredit bermasalah pada segmen UMKM, dengan posisi non performing loan (NPL) kredit UMKM mencapai 4,55 persen pada Maret 2026.
Ke depan, dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 dari sisi pengeluaran, pemerintah terus memperkuat sinergi antara kebijakan pembiayaan UMKM melalui KUR dengan program prioritas APBN serta kebijakan untuk menjaga daya beli masyarakat.
KUR diarahkan untuk mendukung sektor produktif dan padat karya, termasuk program strategis seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Program Tiga Juta Rumah, serta penciptaan wirausaha baru dan lapangan kerja.
Penguatan KUR juga sejalan dengan akselerasi belanja pemerintah untuk menciptakan efek pengganda terhadap konsumsi dan investasi.
Di sisi lain, pemerintah juga tetap menjaga stabilitas konsumsi melalui berbagai program perlindungan sosial dan stimulus fiskal. Pemerintah menegaskan komitmen untuk tidak hanya memperluas akses pembiayaam, tapi juga meningkatkan kualitas, produktivitas, dan keberlanjutan usaha UMKM.
“Dengan berbagai kebijakan KUR yang didorong pula oleh sistem penjaminan/pertanggungan yang kuat, serta sinergi kebijakan fiskal dan sektor riil, UMKM akan terus diperkuat sebagai fondasi ekonomi nasional yang tangguh dan berdaya saing,” kata Haryo.
