Pemerintah Rela Nombok Harga Gas Industri dari Kontraktor Swasta

Jakarta, FORTUNE - Pemerintah siap menambal selisih harga jual dan produksi gas untuk industri yang berasal dari kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM, Mustafid Gunawan, mengatakan harga gas bumi tertentu (HGBT) yang dipatok US$6 per million British thermal units (MMBtu) itu tak boleh membebani swasta dan membuat iklim investasi migas menjadi buruk.

"Dari harga yang sudah disepakati, kalau lebih dari US$6 MMBtu lalu disesuaikan, selisihnya itu tetap diterima kontraktor, tapi pemerintah yang akan nutup," ujarnya dalam diskusi yang diselenggarakan Indonesia Gas Society, Rabu (26/10).

Mustafid menjelaskan pemerintah perlu lebih mendorong pemanfaatan gas sebagai sumber energi di masa depan sebagai upaya menangani kebutuhan energi yang terus meningkat.

“Konsumsi minyak naik sampai 1,5 barel, sementara produksi jauh di bawah itu, alternatif utama adalah gas sebagai transisi energi,” katanya.

Untuk itu, pemerintah mengupayakan terciptanya permintaan gas yang baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Hal tersebut ditujukan supaya gas yang diproduksi pada 2030 dapat terserap dengan baik.