Jakarta, FORTUNE - Pemerintah mempercepat pembangunan pengolahan sampah menjadi energi listrik (PSEL) atau waste to energy (WtE) di berbagai daerah, dengan target 30 proyek strategis dapat mulai beroperasi pada 2027. Langkah ini merupakan bagian dari upaya menangani kedaruratan sampah nasional yang kian mendesak.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengatakan percepatan pembangunan PSEL merupakan instruksi langsung Presiden Prabowo Subianto, terutama untuk daerah dengan timbunan sampah di atas 1.000 ton per hari.
Awalnya, proyek PSEL direncanakan tersebar di 34 lokasi, kemudian disederhanakan menjadi 33 lokasi yang mencakup 61 kabupaten/kota. Namun, pemerintah akhirnya mengonsolidasikan sejumlah wilayah ke dalam skema aglomerasi sehingga total proyek menjadi 30.
Meski jumlah proyek berkurang, cakupan wilayah tetap luas.
Secara kapasitas, seluruh proyek PSEL tersebut ditargetkan mampu mengolah sekitar 14,4 juta ton sampah per tahun, atau setara 22,5 persen dari total timbunan sampah nasional.
Sementara itu, sekitar 77,5 persen sisanya akan ditangani melalui pendekatan lain, seperti pengelolaan di perkantoran, pasar, sekolah, hingga kawasan industri dan permukiman.
Pemerintah, kata Zulkifli, telah menyiapkan berbagai teknologi pengolahan sampah untuk mendukung target tersebut.
“Teknologinya sudah ada. Mau waste to energy, RDF, atau kompos, sebetulnya asal mau, sampah ini bisa kita selesaikan,” ujarnya usai rapat koordinasi terbatas di Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Selasa (31/3).
Sejumlah proyek kini telah memasuki tahap lanjutan. Empat lokasi yang sudah masuk proses tender adalah Denpasar Raya, Kota Bekasi, Bogor Raya, dan Yogyakarta. Sementara proyek di Palembang, Tangerang Selatan, Makassar, Lampung Raya, Semarang Raya, Surabaya Raya, hingga Medan telah diverifikasi dan siap memasuki tahap lelang.
Pemerintah menargetkan proyek tahap awal dapat mulai beroperasi pada 2027, sedangkan keseluruhan proyek diproyeksikan rampung pada Mei 2028.
Zulkifli menegaskan, pembangunan PSEL menjadi langkah awal pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan sampah nasional yang lebih terintegrasi. Dengan percepatan ini, diharapkan penanganan sampah di berbagai daerah bisa lebih efektif sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan.