Prabowo Minta Percepat 18 Proyek Hilirisasi, Ditargetkan Berjalan Mulai 2026
- Presiden Prabowo Subianto meminta percepatan 18 proyek hilirisasi strategis di sektor perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral.
- Total nilai investasi dari 18 proyek hilirisasi hampir mencapai Rp600 triliun dengan target mulai berjalan pada tahun 2026.
- Percepatan proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung berupa pertumbuhan lapangan kerja baru, peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, serta substitusi impor yang signifikan.
Jakarta, FORTUNE - Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmennya dalam mempercepat transformasi ekonomi nasional melalui program hilirisasi besar-besaran di berbagai sektor strategis. Dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (6/11), Kepala Negara meminta agar 18 proyek hilirisasi strategis segera diselesaikan dan mulai berjalan paling lambat pada 2026.
Presiden menilai percepatan hilirisasi di sektor perikanan, pertanian, energi, dan sumber daya mineral menjadi langkah penting menuju kemandirian ekonomi, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai negara industri berbasis sumber daya alam.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, arahan Presiden tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil kunjungan kerja ke Cilegon serta koordinasi dengan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Ia menyebut total nilai investasi dari 18 proyek hilirisasi itu hampir mencapai Rp600 triliun.
“Percepatan hilirisasi baik di sektor perikanan, pertanian, maupun energi dan mineral batu bara. Dari 18 proyek yang sudah selesai pra-feasibility study, kami targetkan semuanya rampung tahun ini agar 2026 sudah mulai kegiatan lapangan,” kata Bahlil usai rapat yang dikutip dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (6/11).
Menurut Bahlil, percepatan proyek-proyek tersebut akan memberikan dampak ekonomi langsung berupa pertumbuhan lapangan kerja baru, peningkatan nilai tambah produk dalam negeri, serta substitusi impor yang signifikan.
“Dengan percepatan 18 proyek bernilai hampir Rp600 triliun, kita akan menciptakan pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan produk-produk hasil hilirisasi ini akan menggantikan impor,” katanya.
Rapat terbatas itu juga membahas kebutuhan energi nasional, terutama terkait produksi Dimethyl Ether (DME) sebagai pengganti LPG impor. Bahlil mengungkapkan, konsumsi LPG di Indonesia saat ini mencapai 1,2 juta ton per tahun, dan diperkirakan melonjak hingga 10 juta ton pada 2026.
“Kita tidak bisa menunggu lama dan harus segera membangun industri energi dalam negeri,” kata Bahlil.
Selain proyek hilirisasi, pemerintah juga akan mempercepat pembangunan kilang minyak nasional. Salah satu proyek kilang direncanakan akan diluncurkan pada 10 November 2025, dengan proyek-proyek lain menyusul pada tahun depan.
Di sisi lain, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani, memastikan bahwa tidak ada kendala pendanaan untuk menjalankan 18 proyek hilirisasi tersebut.
“Saya sampaikan kepada Bapak Presiden, dari sisi pendanaan kita tidak ada masalah. Kondisi keuangan Danantara sangat solid. Kita mendapat peringkat AAA dari Pefindo dan Fitch,” ujar Rosan.
Namun demikian, Danantara tetap melakukan evaluasi menyeluruh terhadap setiap proyek sebelum pelaksanaan dimulai.
“Arahan Presiden jelas, yang sudah siap secara finansial, legal, administrasi, dan teknologi bisa langsung dijalankan. Kami pastikan semuanya dikaji secara komprehensif,” ujarnya.
