Prabowo Siapkan Rekening Otomatis Terintegrasi dengan QRIS

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri melalui Dukcapil untuk menyiapkan rekening bagi warga yang telah mencapai usia 17 tahun.

“Begitu mereka usianya 17 tahun langsung otomatis dikasih KTP dan dikasih rekening koran,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip Rabu (9/9).

Skema tersebut menghubungkan data kependudukan dengan layanan perbankan. Penerbitan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan menjadi bagian dari basis data yang digunakan untuk menyiapkan rekening.

Pemerintah menargetkan perluasan akses rekening formal hingga 200 juta penduduk Indonesia. Namun, mekanisme teknis pembukaan rekening masih dimatangkan, termasuk pelaksanaan pembukaan rekening secara otomatis atau melalui proses pendaftaran lanjutan.

Selain menjadi rekening perbankan, instrumen tersebut dirancang agar dapat digunakan untuk transaksi pembayaran digital. Pemerintah akan berkoordinasi dengan BI untuk menghubungkan rekening dengan sistem QRIS.

“Dari nomor rekening itu, nantinya mempunyai kemampuan yang untuk bisa dilakukan pembayaran atau payment system, dan ini berkolaborasi juga dengan payment gateway yang ada di BI yaitu dengan QRIS,” tutur Airlangga.

Integrasi tersebut membuat rekening dapat digunakan untuk transaksi digital, bukan hanya untuk menyimpan dana. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pembayaran QR tanpa biaya bagi pelaku UMKM untuk memperluas akses terhadap layanan keuangan formal.

“Ada payment system QR otomatis tersedia. QR tidak minta discount. Jadi, nol biaya untuk para pedagang. Diharapkan kalau dengan demikian ini akan mendorong UMKM dan juga perekonomian syariah,” jelas Airlangga.

Selain rekening, pemerintah akan menyiapkan saldo awal sebesar Rp50 ribu bagi warga yang masuk skema tersebut. Dana itu direncanakan tidak tergerus biaya administrasi perbankan.

“Nanti Pak Ferry bikin regulasinya supaya BI dan OJK, kita minta untuk tidak bisa disedot,” ujar Airlangga merujuk Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan.

Rencana tersebut masih membutuhkan pengaturan teknis sebelum diterapkan. Pemerintah akan membahas skema bersama BI, OJK, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

BRI dan BSI menjadi dua bank Himbara yang ditugaskan untuk mendukung pelaksanaan pembukaan rekening massal. Keduanya memiliki infrastruktur layanan yang dapat digunakan untuk menjangkau nasabah di berbagai wilayah.

Direktur Utama BRI Hery Gunardi mengatakan perseroan siap berkoordinasi dengan pemerintah untuk menyiapkan pembukaan rekening yang terhubung dengan data Dukcapil, BI, dan sistem pembayaran QRIS.n Hingga kuartal II 2026, BRI memiliki 131 juta nasabah individual. Infrastruktur perseroan mencakup 7.377 unit kantor, 637 ribu e-channel, 1,13 juta BRILink Agen di lebih dari 60 ribu desa, serta 49,7 juta pengguna BRImo.

Sementara itu, BSI memiliki lebih dari 1.130 kantor cabang dan 134 ribu BSI Agen. Perseroan juga menyediakan pembukaan rekening secara digital melalui aplikasi BYOND by BSI. Hingga pertengahan 2026, jumlah nasabah BSI mencapai 24,3 juta.

Pemerintah tidak hanya menyiapkan rekening untuk kebutuhan transaksi masyarakat. Airlangga menyebut rekening tersebut dapat digunakan sebagai kanal penyaluran bantuan sosial secara tunai.

“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.

Pemerintah mencatat tingkat inklusi keuangan mencapai 93,62 persen, sedangkan literasi keuangan berada di 63,57 persen berdasarkan survei OJK dan BPS. Rencana rekening massal tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya memperluas penggunaan layanan keuangan formal.

Selanjutnya, pemerintah masih menyiapkan aspek teknis dan regulasi sebelum program rekening otomatis tersebut dijalankan. Salah satunya adalah integrasi data kependudukan, perbankan, dan sistem pembayaran QRIS.